Satu Setel Jas Anggota Dewan Rp6,5 Juta

Pagu yang dianggarkan pihak Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) untuk pengadaan 100 setel pakaian sipil lengkap (PSL) lengan panjang bagi anggota dewan periode 2014-2019 sebesar Rp650 juta. Nilai itu sesuai diumumkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di laman LPSE Sumut.

Dari jumlah tersebut, harga untuk pengadaan PSL setiap anggota dewan berkisar Rp6 juta-Rp6,5 juta setiap setelnya. Harga ini termasuk fantastis jika dilihat dari segi efisiensi penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Sumut.

Pakaian yang terdiri dari jas dan celana ini menurut Kasubag Perlengkapan dan Pendistribusian Sekretariat DPRD Sumut, Irianto telah diumumkan dan saat ini tengah memasuki tahap pendaftaran peserta tender yang dibuka sejak 30 Mei hingga 13 Juni mendatang. "Kalau jadwalnya sudah ada, sekarang pendaftaran masih dibuka," katanya, seperto diberitakan Sumut Pos (Grup JPNN).

Disinggung soal pengajuan anggaran dengan harga tinggi seperti disebutkan tadi, dirinya tidak menampik bahwa angka itu berasal dari sekretariat DPRD Sumut. Namun dia menyebutkan akan ada proses evaluasi nantinya untuk penentuan jumlah harga penawaran terendah.

"Nanti kan ada evaluasi penawaran. Bisa saja berkurang, karena kan banyak peserta tendernya. Soal batasannya sendiri sudah kita buat dan untuk harga, serendahnya 80 persen dari pagu anggaran," terangPanitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Sumut ini.

Menanggapai tingginya harga yang diajukan sekretariat tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumut, Muhammad Affan yang juga terpilih sebagai anggota DPRD Sumut untuk kedua kalinya menganggap harga Rp6,5 juta terlalu besar untuk satu setel jas anggota dewan. Sebab untuk mendapatkan kualitas yang baik, tidak perlu sampai terlalu besar anggaran yang dikeluarkan.

"Kalau bagi saya (harga) sebesar itu terlalu mahal. Cari saja yang lebih murah, kan lebih bagus. Tidak harus terlalu besar," ujarnya.

Sedangkan Caleg terpilih lain, Satrya Yudha Wibowo menilai angka fantastis itu mengisyaratkan bahwa ada pilihan standarisasi untuk kualitas dan harga barang. Jika ada standar terendah, seharusnya itu bisa dipilih daripada batas tertinggi. Artinya jika dilihat dari sisi kewajaran, harga tersebut terlalu besar.

"Angka ini terlalu besar kalau dilihat dari sisi kewajaran, sementara keperluannya kan tidak begitu sering. Seharusnya kalau ada standar (acuan) harga, pilih yang terendah saja, jadi tidak terlalu mahal," terangnya.

Baginya angka ini tidak memenuhi azas keadilan dimana masih banyak masyarakat yang hidupnya belum sejahtera. Sementara wakil rakyatnya bermewah-mewahan mengenakan pakaian super mahal. Ini yang kemudian membuka niat Satrya untuk mengajukan pembahasan revisi anggaran pengadaan keperluan anggota dewan.

"Wajar-wajar saja lah, kan untuk dipakai tertentu saja. Sementara hariannya pakaian (biasa) di lapangan. Itu tidak mencerminkan azas keadilan. Jadi untuk ke depan, bagaimana acuan itu direvisi," tandasnya.