Konspirasi Penyelundupan BBM Permalukan Pemerintah dan Penegak Hukum

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengungkapkan, institusi penegak harus memberi respons maksimal terhadap konspirasi penyelundupan BBM.

Jika terus minimalis seperti selama ini, katanya, masyarakat akan curiga bahwa oknum pimpinan institusi penegak hukum menjadi bagian dari konspirasi itu.
 
Masyarakat, kini sudah meyakini bahwa ada konspirasi besar yang mengotaki penyelundupan BBM selama ini. Ada beberapa indikasi mengenai konspirasi itu.

"Pertama, para pelaku tak pernah jera sehingga penyelundupan terus terjadi. Kedua, pelaku yang  tertangkap hanya didenda, dan tak pernah diganjar sanski pidana. Ketiga, identitas penyelundup tak pernah dipublikasikan," kata Bambang, Senin (16/6/2014).
 
Karena itu, lanjutnya, bukan kejutan besar ketika pihak berwajib, awal Juni lalu, bisa menggagalkan penyelundupan minyak mentah dan BBM dari kapal MT Jelita Bangsa di perairan Karimun, Kepulaun Riau. Kapal yang disewa PT Pertamina itu memuat minyak mentah 59.888 metrik ton bernilai Rp 450 miliar.
 
Kalau penegak hukum responsif, kasus ini layak jadi momentum mengungkap konspirasi penyelundupan BBM itu.

Sebaliknya, imbuhnya, jika minimalis seperti selama ini, kasus besar ini akan segera dilupakan. Para pelakunya hanya diganjar sanksi denda, dan setelah itu persoalan dianggap selesai. Dengan respons yang begitu minimalis, bisa dipastikan bahwa penyelundupan BBM akan terus terjadi.
 
Penyelundupan BBM, Bambang menegaskan,  tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi sudah mempermalukan pemerintah dan institusi penegak hukum.

"Penyelundupan BBM sudah berlangsung tahunan dengan total kerugian negara yang sangat besar, tetapi pemerintah dan penegak hukum tak mampu mengatasinya.  Karena itulah masyarakat meyakini bahwa penyelundupan BBM dilakukan oleh konspirasi yang melibatkan oknum birokrat lintas sektoral," pungkas Bambang yang tak lain politisi Partai Golkar.