Walikota Medan, Dzulmi Eldin diminta untuk segera menuntaskan sejumlah persoalan Kota Medan yang saat ini dinilai belum tuntas. Pasalnya, dirinya tidak punya waktu banyak dalam mewujudkan visi misi Kota Medan.
 
Eldin hanya punya waktu kurang lebih satu tahun satu bulan tujuh hari guna menyelesaikan pekerjaan rumah'PR' yang ditinggalkan Rahudman Harahap. Salah satu persoalan yang harus dibenahi adalah infrastruktur.
 
“Segera selesaikan semua pekerjaan yang belum dituntaskan. Pak Eldin tidak punya waktu banyak. Jadi, jangan menunda-nunda. Segera benahi, terutama infrastruktur,” jelas Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Medan Ilhamsyah di Gedung DPRD Medan, hari ini.
 
Sebagai partai pengusung pada Pilkada 2010, Fraksi Golkar juga mengingatkan Eldin untuk melakukan evaluasi terhadap para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bagi yang dinilai kerja lambat atau tidak bisa bekerjasama dalam melaksanakan program yang telah disusun diharapkan segera ditindak tegas. Sebab, evaluasi dianggap sudah tidak tepat lagi.
 
“Bukan dievaluasi lagi. Harus ditindak tegas. Sebab, tidak ada guna dipertahankan kalau tidak bisa bekerjasama. Mengingat waktu tidak banyak lagi. Jangan terlalu santai atau main-main. Harus ada perubahan yang tampak dalam setahun ini,” ungkapnya.
 
Dia menambahkan, sebagai orang nomor satu di Pemko Medan saat ini ditambah juga telah menjadi wali kota definitif, tentunya tidak ada hambatan atau kendala menyusun personil di dalam kabinetnya. Sebab, dirinya punya kewenangan penuh melakukan itu. Apabila ada kepala SKPD yang dianggap tidak mampu atau tidak mendukung, maka tindakan tersebut bisa segera diambil.
 
“Sebelumnya kan cuma Plt. Ada batasan. Sekarang sudah definitif. Kewenangan sudah penuh. Maka, jangan ragu untuk mengambil tindakan tegas. Tentunya dia (Eldin) sudah tahu mana yang harus diganti dan mana yang dipertahankan. Sebab, dirinya sudah bisa menilai saat masih Plt,” ungkapnya.
 
Ilham juga mengingatkan Eldin untuk melakukan perbaikan mental pejabat lingkungan Pemko Medan mulai dari tingkat lurah sampai kepala dinas maupun kepala badan. Perbaikan mental dinilai sangat penting dalam meningkatkan pelayanan publik.
 
Pelayanan publik harus mengacu pada program, kebijakan, dan aturan yang telah dibuat. Sehingga pelayanan diberikan secara maksimal. “Perubahan mental dan cara berpikir itu yang paling penting diperbaiki. Dengan begitu pelayan publik bisa lebih maksimal lagi ke depannya,” ucapnya.