Anggota Komisi E DPRD DKI Fraksi Partai Demokrat Lucky P Sastrawiriya mengusulkan program Kartu Jakarta Pintar warisan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Joko Widodo dihapuskan.

"Lebih baik diputuskan saja KJP dihentikan untuk sekolah negeri dan swasta," ujar Lucky di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014).

Program KJP tak banyak bermanfaat bagi siswa. Program tersebut belum tentu membuat siswa menjadi pintar atau tidak tepat sasaran. Sekolah dan Dinas Pendidikan DKI bahkan tidak bisa mengontrol penggunaan KJP.

Lucky mengatakan sebaiknya Pemprov DKI mempertahankan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Pemerintah Pusat untuk sekolah negeri maupun swasta. Sedangkan, dana KJP dialihkan untuk pengembangan layanan kesehatan.

"Fokuskan saja dana KJP kepada pelayanan kesehatan. Karena sampai sekarang pelayanan kesehatan Jakarta masih amburadul. Makanya saya menentang BOP dihapuskan. BOP harus jalan terus. Kan dibantu dengan BOS," sambung Lucky.