Berita Anggota Parlemen

Sikap F-PDIP Soal Kondisi Pasca-Pilpres

Perbedaan hasil penghitungan cepat (quick count) usai pelaksanaan Pilpres 2014, kontan menimbulkan silang pendapat antar kubu Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Sehubungan dengan persoalan itu dan persoalan lainnya, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan sikapnya.

"Kami sadar ada perbedaan dalam hitung cepat beberapa lembaga survei. Meski begitu, kami hanya berpegang pada hasil yang akan diumumkan oleh KPU tanggal 22 Juli 2014," ujar Kapoksi II PDIP Yasonna Laoly, Kamis (10/7), di Gedung DPR, Jakarta.

Fraksi partai banteng moncong putih lalu meminta rakyat untuk menjaga suara yang menjadi pilihannya. Hal itu penting mengingat Pilpres adalah sebuah proses demokrasi yang berpotensi menimbulkan getaran politik hingga ke kalangan akar rumput.

"Selain itu, kami juga meminta penyelenggara Pemilu turut menjaga proses demokratisasi dengan baik, sehingga kita akan memiliki presiden yang betul-betul sesuai mandat rakyat. Kami menghimbau KPU dan Bawasu meminta jajarannya di daerah untuk menjaga dan mengawasi surat suara hingga ke tingkat pusat," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapoksi I Tri Tamtomo menyatakan penghitungan oleh lembaga survei patut dihargai sambil menunggu keputusan KPU. Namun, pihaknya meminta TNI dan BIN untuk mampu menahan diri hingga KPU mengumumkan siapa yang berhak menjadi pemimpin negara.

"Kami menghormati kebijakan Panglima TNI yang menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk netral. BIN juga sudah menjamin tidak akan ada riak-riak politik. Yang jelas, jangan sampai ada gesekan di masyarakat yang akan berimplikasi pada gangguan keamanan dan ketertiban," katanya.

Sementara itu, Kapoksi III Trimedya Panjaitan menyayangkan sikap aparat Kepolisian yang tidak menindak kecurangan di TPS, tetapi hanya sebatas menjaga agar tidak ada bentrokan fisik.

"Sampai dengan hari ini, di posko kecurangan Pilpres yang dibentuk oleh PDI-P, ada 60 pengaduan kecurangan, dan akan kami teruskan ke Bawaslu dan Kepolisian. Sekarang ini yang harus dikawal adalah suara hingga ke PPK sekitar tanggal 15-17 Juli 2014. Semakin lama surat suara di tingkat kelurahan, semakin rawan manipulasi," pungkasnya.

Diposting 11-07-2014.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Mereka dalam berita ini...

Yassonna H. Laoly

DPR-RI 2009 Sumatera Utara II
Partai: PDIP

Tri Tamtomo

DPR-RI 2009 Sumatera Utara III
Partai: PDIP

Trimedya Panjaitan

DPR-RI 2009 Sumatera Utara II
Partai: PDIP