Gubernur Riau Annas Maamun, melantik Erianda, anak kandungnya, sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir untuk masa jabatan 2011-2016, melalui Sidang Paripurna Istimewa Pelantikan Wabup Rokan Hilir. Erianda menjadi wakil untuk Bupati Rokan Hilir Suyatno.

Dalam rilis Humas Pemkab Rokan Hilir di Pekanbaru, sidang istimewa dibuka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rokan Hilir, Nasrudin Hasan dan dihadiri Bupati Suyatno, Gubernur Riau Annas Maamun, Wakil Gubernur Arsyadjuliandi Rachman, Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir, Jamiludin dan Ridwan.

Kemudian juga hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir M Job Kurniawan, Sekretaris DPRD Rokan Hilir, Syamsuri Achmad, Kapolres AKBP Tonny Hermawan, Dandim 031/Bengkalis Letkol (Inf) Mahfud Ghozali, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Zaenuddin, serta Danlanal Dumai Kol Laut (P) Budi Siswanto.

Ketua DPRD Rokan Hilir Nasrudin Hasan menyebutkan dasar penyelenggaraan paripurna sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1229/2014 terkait pemberhentian Wabup Rokan Hilir sebelumnya Suyatno yang kemudian diangkat sebagai Bupati Rokan Hilir pada 24 Maret 2014.

Kata dia, usulan bupati yang menyampaikan bahwa calon wabup diusung parpol pasangan calon terpilih kepala daerah kepada DPRD memunculkan dua nama calon yakni Erianda dan Karmila Sari.

Selanjutnya, berpedoman pada surat Mendagri Nomor 120/24/ tentang mekanisme pengisian jabatan kepala daerah, dibentuk pansus bertugas menyusun tatib dengan membentuk panitia pemilihan.

Sebagai kilas balik, lanjutnya, pemilihan wabup dilakukan melalui pemungutan suara masa pemilihan 3 Juni 2014 yang akhirnya, terpilih Erianda dengan memperoleh suara sah 30 suara dari 34 suara sah.

"Selanjutnya, DPRD mengusulkan kepada Mendagri melalui surat Gubernur Riau untuk mengesahkan wabup terpilih, maka keluarlah surat dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah nomor 132.14/2791/otda yang telah disetujui," ujar Nasrudin, Minggu (13/7/2014).

Gubernur Riau Annas Maamun berharap wabup yang baru dapat menjalankan dan menjaga amanah yang diberikan dengan senantiasa mengakomodir aspirasi masyarakat.

Annas menyebutkan, aspirasi masyarakat seperti melaksanakan bentuk program pembangunan dan karena itu, hendaknya bupati dan wabup harus saling pengertian dan jangan sampai terjadi perpecahan.

"Wabup itu harus tahu tugasnya. Ini semata-mata bertujuan demi tercapainya tujuan pembangunan di Rokan Hilir menyejahterakan masyarakat, terutama dapat menghapus kemiskinan, tingkatkan kesejahteraan masyarakat, SDM, pendidikan dan kesehatan," katanya.

Annas mengatakan, dalam sistem pemerintahan eksekutif bersama legislatif harus sejalan selaras, jika tidak cocok akan terjadi ketimpangan mengingat tugas utama eksekutif menyusun anggaran sedangkan legislatif memberikan pengawasan. "Saya atas nama pribadi meminta tokoh masyarakat dapat memberikan nasihat kepada wabup yang tidak lain adalah anak kandung saya," kata Annas.

Sementara itu Bupati Suyatno mengatakan, akan siap saling membantu dan bekerjasama dalam memajukan daerah tanpa harus terjadi perpecahan. "Yang penting dalam pemerintahan adalah kerjasama membangun daerah dan saling pengertian untuk tugas-tugas yang diamanatkan," katanya.