DPR menilai Provinsi Bali perlu mendapat perhatian khusus, terutama dalam kesediaan energi. Untuk itu, DPR akan berupaya melakukan pengembangan sektor energi kelistrikan melalui riset dan teknologi salah satunya dengan mendorong munculnya lebih banyak energi terbarukan di Provinsi Bali sebagai upaya mewujudkan kemandirian listrik di Pulau Dewata.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR Milton Pakpahan kepada wartawan saat memimpin rombongan Komisi VII melakukan kunjungan kerja di Provinsi Bali, Senin (14/7).

Pernyataan politisi Partai Demokrat itu menyusul sempat terjadinya listrik padam total (blackout) yang melanda Provinsi Bali beberapa hari lalu, akibat cuaca buruk.
"Sebagai destinasi wisata utama, kejadian yang menyebabkan Bali gelap gulita tersebut seharusnya dapat diantisipasi," katanya.

Menurut Milton, secara nasional rasio elektrifikasi sudah cukup bagus yaitu mencapai 81,51 persen. Demikian juga dengan Bali sudah cukup bagus yaitu rasionya mencapai 79,28 persen. Namun, masih perlu terus didorong munculnya lebih banyak energi terbarukan untuk mewujudkan kemandirian listrik Provinsi Bali.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Provinsi Bali Ketut Sudikerta mengapresiasi niat dari Komisi VII DPR tersebut. Menurut dia, mengenai kelistrikan, hingga saat ini pasokan listrik untuk Provinsi Bali mencapai 794,752 kwh dengan cadangan 19,8 MW.

Dari jumlah tersebut, kata Ketut, sebagian memang masih dipasok dari Pulau Jawa, sehingga bila ada gangguan suplai, kejadian blackout tidak dapat dihindari.
"Bagi kami, listrik merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga ketersediaannya. Untuk itu, Pemprov Bali terus berupaya mencari terobosan untuk menciptakan sumber energi terbarukan. Sumber yang mulai digarap di antaranya energi matahari, angin dan juga dari pengolahan sampah," jelasnya.

Untuk mengoptimalkan pengembangan tersebut, Ketut sangat berharap sumber pendanaan dari pemerintahan pusat.

Di sisi lain, dalam kesempatan itu Ketut kembali menitipkan aspirasi agar Provinsi Bali mendapat dana perimbangan yang lebih besar dari sektor pariwisata. Untuk itu, dia berharap ada revisi UU yang mengatur regulasi keuangan negara.
"Karena dalam UU tersebut dana perimbangan hanya terkait dengan sumber daya alam, sementara kami kan mengandalkan sektor jasa yang menyumbang devisa sekitar Rp 40 triliun," ujarnya. Pihaknya berharap peraturan tersebut nantinya mengedepankan semangat keadilan dan pemerataan.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana mengatakan Provinsi Bali bukan hanya menjadi jendela Indonesia, namun sudah menjadi jendela dunia. "Apa yang terjadi di Bali akan menjadi perhatian dan sorotan dunia," ujarnya.
Karena itu, dia sepakat dengan Pimpinan Komisi VII DPR kalau Provinsi Bali perlu mendapat perhatian khusus, terutama dalam kesediaan energi. Bahkan dia mengajukan ide agar Provinsi Bali bisa menjadi proyek percontohan pengembangan bahan bakar nabati.

"Selain ramah lingkungan, proyek ini nantinya juga bisa mempercantik alam Bali. Misalnya, kita kembangkan sumber energi nabati dari biji bunga matahari. Jika diseriusi, ide ini sangat mungkin untuk dikembangkan," katanya.

Kunjungan Komisi VII DPR ke Provinsi Bali dalam rangka kunjungan kerja pada masa reses persidangan. Selain Ketua Komisi VII DPR Milton Pakpahan sebagai Ketua Tim Rombongan, hadir pula sejumlah Anggota Komisi VII DPR yang ikut dalam kunjungan kerja diantaranya, dari F-PD Asfihani, Siti Romlah, Teuku Irwan, Sutan Bhatoegana, dari F-PG  Dito Ganinduto, Bobby Adhityo Rizaldi, Halim Kalla, dari F-PDI Perjuangan Nazaruddin Kiemas, Bambang Wuryanto, Dewi Aryani Hilman, dari F-PAN Jamaluddin Jafar dan Totok Daryanto, Mulyadi (F-Gerindra) dan Herry Lontung Siregar (F-Hanura).