Pertamina dalam lima tahun mendatang harus konsentrasi pada pembangunan kilang guna ketahanan energy nasional. Ketahanan energy nasional dengan  cadangan yang cuma 21 hari perlu diupayakan menjadi lebih tinggi serta mampu menjaga distribusi dan harga di seluruh daerah.

Demikian penegasan Ketua Komisi VII DPR Milton Pakpahan saat berbincang dengan Parle terkait kriteria pengganti Dirut Pertamina Karen Agustiawan yang telah mengundurkan diri.

Menurut politisi Partai Demokrat ini,  pengganti Karen hendaknya adalah orang yang paham atas seluk beluk distribusi, pemasaran, pengilangan dan  pengapalan minyak.  Kemudian, mampu meningkatkan potensi sumur-sumur minyak yang masih bisa diberdayakan dan terus  menambah produksi , termasuk orang yang tahu eksplorasi di laut.  “Ke depan kita arahnya ke  offshore. Negara tetangga kita Malaysia eksplorasi minyaknya  semua di laut,” papar Milton.

Dirut Pertamina mendatang juga diharapkan Milton untuk berjuang dengan bebagai macam cara baik sendiri atau bermitra dengan partner asing yang punya jaminan crude membangun refinery Indonesia yang saat ini kita sudah kebobolan. ”Kebutuhan kita akan naik  ke angka 1,5 juta barel,  namun kilang kita  cuma 820 ribu barel. Ada slot 600 ribu barel yang kosong,” ujarnya.

Terkait dengan isu mafia migas, Milton mengatakan  itu sindikasi trade, mafia ada kalau kesempatan dan peraturan  bukan Indonesia, karena kita sekarang sudah net importer. Artinya kita telah membeli dari pasar, yang kadang-kadang perilaku manusia kita sendiri.

 “Kalau ada teman kita yang menguasai pasar, mendapat harga yang bagus dengan harga tetap dan kualitas dijamin saya kira butuh bantuan mereka. Tinggal bagaimana bangun kilang, kalau sudah ada, mafia ini akan berkurang,” katanya.

Mengenai upaya yang bisa diminimalisir kata dia, ada mengurangi margin, dengan cara Pertamina berhubungan langsung dengan pabrikan. Bisa kerjasama jangka panjang bukan spot, dengan membeli produk langsung  meski  tetap saja ada perantara.

Juga perlu  ada jaringan crude langsung  kepada perusahaan yang mempunyai tambang migas.  “Kita tidak bisa mengatakan ini harus dibasmi. Perlu waktu, tergantung perundangan termasuk revisi UU Migas, sehingga  kita perkuat posisi tawar. Yaitu posisi hilir di pengolahan, pengilangan  dan  ada dana cadangan yang bisa digunakan untuk jangka panjang.  Intinya posisi perantara ini makin dipersempit,” tandas Milton menambahkan.