Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tahun ini telah berlangsung 31 Agustus hingga 1 September 2014. Selain kembali menetapkan Muhaimin Isakandar sebagai Ketua Umum, acara yang dihelat di Surabaya itu menghasilkan beberapa rekomendasi buat pemerintahan mendatang.  

Khusus soal arsitektur pemerintahan yang saat ini tengah hangat dibicarakan di berbagai forum, PKB punya tiga usulan berupa penataan di beberapa kementerian dan lembaga, supaya berjalan dengan efektif dan efisien.

"Usulan pertama yang kami rekomendasikan adalah Penggabungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," kata Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar, Rabu (3/9), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Hal itu dipandang penting oleh PKB agar supaya pelaksanaan fungsi perencanaan dan penganggaran dapat dengan mudah disinkronisasi.

"Ini supaya perencanaan dan anggaran dapat terintegrasi dan jalan bersama-sama," imbuhnya.

Rekomendasi kedua, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai dikeluarkan dari tubuh Kementerian Keuangan. Itu bertujuan untuk membentuk badan khusus berupa Badan Penerimaan Keuangan Negara yang secara struktur berada langsung di bawah Presiden.

Berikutnya, PKB merekomendasikan pembentukan Kementerian Percapatan Pembangunan Papua. Hal itu berkaitan dengan upaya untuk mempercepat pembangunan daerah Papua yang telah dianggarkan melalui dana Otonomi Khusus (Otsus).

"Dulu memang pernah dibentuk Kementerian Percepatan Pembangunan Indonesia Timur, tapi ternyata tidak efektif. Karena potensi dana Otsus luar biasa besar, maka sangat mungkin dibentuk Kementerian Percepatan dan Pembangunan Papua," terang Marwan.

Soal berapa idealnya jumlah kementerian dalam kabinet Jokowi-JK, Marwan mengatakan hingga kini PKB masih melakukan kajian.

"Beberapa opsi sudah kami sampaikan kepada Jokowi, tetapi menurut perkiraan kami minimal masih di angka 30 kementerian," katanya.