Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua, Yan Permenas Mandenas, S.Sos, M.Si, mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Papua agar memperjelas peruntukan dan penggunaan dana hibah tahun 2014 dengan nilai Rp888 Milyar.
“Saya pikir harus diperjelas oleh Pemprov, dan kami harap dana ini benar-benar memprioritaskan target yang perlu dibiayai pemerintah daerah setempat. Sebab ini, banyak bantuan hibah yang tidak tepat sasaran sehingga harus diberikan pada porsi yang tepat dan jangan dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu,” ungkap Yan Mandenas kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (9/9) kemarin.
Yan Mandenas menegaskan, bahwa dana hibah itu harus diberikan kepada pihak yang benar-benar bisa mengelola serta mempertanggungjawabkan anggarannya. Begitu juga dana Bantuan Sosial (Bansos) yang dalam APBD perubahan yang nilainya Rp157 miliar.
“Ini perlu memberikan dampak positif terhadp kegiatan kemasyarakatan yang membangun. Karena sekarang banyak masyarakat yang mengeluh ketika minta Bansos ke Pemda. Jangan sampai anggaran ini salah dipergunakan dan salah penempatannya,” ujarnya.
Lanjut Mandenas, salah satu pukulan telak bagi masyarakat ketika Gubernur Papua membakar ribuan proposal masyarakat. “Proposal ini harusnya dijelaskan kepada masyarakat sebelum gubernur membakar ribuan proposal itu, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya,” ungkapnya.
Mandenas menyatakan, jikalau dilakukan oleh Gubernur Papua harusnya diberikan pengertian ke masyarakat,. “Mana masyarakat yang harus dibantu dan mana yang tidak, apalagi dengan adanya kebijakan 80 dana Otsus ke Kabupaten/kota, tapi banyak masyarakat yang minta bantuan ke Pemprov. Berarti kabupaten tidak efektif,” ujarnya.
Ia mempertanyakan dana di Kabupaten/Kota apakah sudah diberikan atau tidak. Sebab, terbukti banyak masyarakat yang datang meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Papua. “Hal-hal seperti ini Gubernur harus memberikan mekanisme penerapan anggaran kepada masyarakat sehingga tidak tergantung pada proposal,” pungkasnya.
