Agenda pelantikan 45 anggota DPRD Kabupaten Ponorogo periode 2014-2019 yang terpilih dalam Pemilu Umum Legeslatif (Pileg) 9 April 2014 lalu, di Gedung DPRD Ponorogo diwarnai aksi demo dua elemen mahasiswa.

Aksi pertama yakni dari para aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Tak berselang lama, disusul para aktivis Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ponorogo. Ratusan mahasiswa yang menggelar aksi demo ini kemudian bergabung menjadi satu untuk berorasi bergantian di depan gedung wakil rakyat itu.

Dalam aksinya, pendemo tidak hanya menggelar orasi, akan tetapi membentangkan sejumlah spanduk dan poster berisi imbaun kepada wakil rakyat yang dilantik agar kinerjanya lebih baik dari wakil rakyat periode sebelumnya. Beberapa poster kecaman itu diantaranya 'Buktikan, Kalau Cuma Omong Burung Beo Pun Bisa, Anda Ada Karena Rakyat, Kalau Goblok Ora Usah Dilantik, Kami Penunggu Setia Janji-Janji Wakil Rakyat Terpilih, Berkomitmenlah Untuk Ponorogo Bersih dan Jujur dan sejumlah tulisan lainnya.

"Aksi ini merupakan ungkapan ucapan selamat kepada wakil rakyat terpilih dan dilantik. Aksi ini bentuk aktivis mengawal kinerja dewan agar lebih baik dan selalu pro rakyat," terang salah seorang koordinator aksi, Darwanto yang tak lain mahasiswa FISIP Unmuh Ponorogo semester X aktivis IMM ini kepada Surya, Senin (1/9/2014).

Hal senada disampaikan Korlap aksi IMM lainnya, Imawan Febri. Menurutnya, masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) anggota DPRD terdahulu yang belum terselesaikan. Baik berupa produk kebijakan maupun Raperda. Oleh karenanya, pihaknya berjanji akan tetap menyoroti beberapa propyek di Kabupaten Ponorogo sejak dilantikan dewan baru itu.

"Masih banyak produk kebijakan anggota dewan terdahulu yang belum terselesaikan dan menyisakan persoalan. Diantaranya Proyek Gedung Terpadu terbengkalai wakil rakyat diam, Pembangunan Stadion Olah Raga yang belum bisa dipakai dewan dingin-dingin saja, kolam renang yang tidak ada airnya dewan juga ompong. Kami minta kinerja dewan baru harus lebih baik dan maksimal," ungkapnya.

Hal yang sama disampaikan  aktivis lainnya, Elvin yang juga Pengurus Komisariat PMII Cabang Ponorogo. Menurutnya, PMII akan mengawal kinerja wakil rakyat terpilih mulai dari pelantikan hingga akhir jabatan. Pihaknya meminta 45 anggota DPRD terpilih membuat kontrak dengan PMII untuk agar program kerjanya pro rakyat.

"Aksi ini bukan mengganggu acara pelantikan, kami hanya sekedar mengingatkan dan mengawal agar wakil rakyat pro rakyat. Kami meminta transparansi kebijakan. Setidaknya mensosialisasikan APBD ke lapisan masyarakat bawah yakni dengan membuat kebijakan prorakyat dalam segala lini mulai ekonomi, pendidikan, kebudayaan, kesehatan maupun pertanian," ucapnya.

Ketua DPRD Sementara, Ali Mufti mengaku pihaknya akan membentuk fraksi-fraksi, Selasa (2/9). Selain itu, pihaknya akan memenuhi tuntutan para pendemo untuk meneken nota kesepakatan bekerja untuk rakyat itu.

"Kami siap untuk tanda tangan bekerja pro rakyat. Kami akan minta sekrtariat dewan menindaklanjutinya besok. Karena besok kami juga akan menyusun fraksi-fraski di dewan," katanya.

Sementara Kapolres Ponorogo, AKBP Iwan Kurniawan mengungkapkan petugas pengamanan dalam agenda pelantikan itu tergolong sangat ketat. Menurutnya polisi menurunkan sekitar 600 personel pengamanan gabungan. Yakni 490 personil Polri, 1 SSK TNI dan ditambah Satpol PP.

"Penjagaan ketat ini bukan karena kekhawatiran, tetapi karena protap dan SOP-nya memang seperti ini. Kami bagi petugas dalam ring pengamanan. Ini berlaku untuk semua kegiatan masyarakat," pungkasnya.