Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar rapat paripurna istimewa serta pengucapan sumpah dan janji anggota dewan periode 2014-2019 di gedung DPRD setempat, Senin (01/09/2014).

Dari 45 anggota DPRD yang dilantik hari ini, pengambilan sumpah dan janji dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Ponorogo, Suparman.

Pelantikan anggota DPRD periode 2014-2019 masih didominasi oleh muka-muka lama yaitu berjumlah 27 orang sementara sisanya 18 orang adalah wajah baru.

Sementara dari 45 anggota dewan baru, komposisi keterwakilan perempuan hanya 5 orang saja, yang berarti ini belum memenuhi keterwakilan perempuan yang 30 persen. Padahal pada periode sebelumnya terdapat 7 orang perempuan yang duduk di kursi dewan.

Pemberhentian dan pengangkatan wakil rakyat dibacakan oleh Pejabat pelaksana tugas (Plt) Sekretaris dewan (Sekwan) Eddy Wijono.

Pengukuhan anggota DPRD baru ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim nomor 171.405/461/11/2014 tertanggal 18/08/2014.

Dua wakil ketua DPRD dari Partai Golkar, Atika Banowati dan Dwi Agus Prayitno dari PKB tidak nampak hadir dalam acara tersebut.

Setelah resmi dilantik, sidang dipimpin oleh ketua DPRD sementara yaitu Ali Mufti dari Partai Golkar dan M. Irkhmani dari PKB.

“Untuk ketua sementara kita usulkan dari partai yang memperoleh suara terbanyak, namun terkait siapa yang ditunjuk, kewenangan ada pada partai pemenang Pemilu lalu,”ucap Edi Wijono, Plt Sekwan.

Prosesi pelantikan berlangsung lancar, yang melibatkan 930 personil gabungan dari Polres, TNI, Satpol PP, Dishub dan PMK untuk mengawalnya.

“Kita dibantu untuk pengamanan yang melibatkan personil gabungan dari Polres, TNI, Satpol PP, Dishub dan PMK,”tegas Edi Wijono.

Sementara itu Kapolres Ponorogo, AKBP.Iwan Kurniawan, mengatakan pengamanan prosesi pelantikan anggota DPRD Ponorogo ini telah sesuai dengan standart operasional (SOP) yang dibagi dalam 3 ring pengamanan.

“Ini sesuai protap, berdasar SOP (standar operasionaal) yang kita bagi ring 1,2 dan 3. Apalagi ini ada kegiatan masyarakat (unjuk rasa),” tegas Kapolres di sela-sela pengamanan.

Sementara itu di luar gedung, dua kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII ) Ponorogo dan Ikatan Mahasiswa Muhamadyah (IMM) menggelar aksi unjuk rasa dalam pengawalan ketat ratusan masa mengingatkan agar para wakil rakyat harus pro rakyat.

Selain itu, mereka juga meminta agar wakil yang terpilih lewat Pemilu 9 April lalu menepati janji dan tidak melanggar sumpah jabatan sebagai wakil rakyat.

“Kami minta agar wakil rakyat transparansi kebijakan, dengan setidaknya menyosialisasikan APBD ke lapisan masyarakat bawah. Juga membuat kebijakan pro rakyat dengan segala lini baik pasar/ekonomi rakyat, pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan pertanian, wakil rakyat harus siap melayani kepentingan rakyat,” ujar salah satu orator.