PDIP Surabaya isyaratkan tolak Proyek Trem

Proyek pembangunan trem di Surabaya yang segera dibangun PT KAI ternyata mendapat sorotan DPRD Surabaya. Selain belum ada kesepakatan resmi atau Memory of Understanding (MoU) antara Pemkot Surabaya dengan PT KAI, proyek yang direncanakan memakai badan jalan raya tersebut diprediksi tidak bisa menjadi solusi kemacetan.

Anggota DPRD Surabaya dari PDIP, Baktiono, dengan tegas mengatakan proyek pembangunan trem di Surabaya belum tentu bisa mengurai kemacetan. Pasalnya, jika memang jalur trem menggunakan badan jalan yang sudah ada, tentunya akan menambah kemacetan. “Mungkin bisa saja ada rekayasa arus lalu lintas, tapi kan bukan menjadi solusi. Coba bayangkan kalau memakai badan jalan, kan makin macet,” terangnya kepada Lensa Indonesia, Kamis (18/9/2014).

Baktiono menjelaskan, saat ini pengendara angkutan massal pribadi terdiri dari motor dan mobil. Solusi kemacetan bisa terlaksana apabila warga meninggalkan. “Apa benar pengendara mau memarkir kendaraan di park and ride dan naik trem. Harus ada kajianya yang jelas, jangan hanya bangun dan tidak tepat sasaran seperti biasanya. Kecuali tarifnya gratis,” sambung Baktiono.

Terkait perjanjian antara Pemkot Surabaya dan PT KAI, sampai saat ini DPRD Surabaya mengaku belum menerima laporan ada kerjasama resmi. Namun dirinya sempat diundang dalam presentasi perencanaan saja. “Waktu itu saya sempat menanyakan apakah bisa mengurai kemacetan, tidak ada yang bisa menjawab. Malah saya dengar biaya tarifnya sebesar 37 ribu,” katanya.

Sekedar diketahui, pembangunan proyek trem yang akan dikerjakan PT KAI direncanakan mulai bulan depan. PT KAI menyanggupi pembiayaan sebesar Rp 400 miliar. Rencananya, pembangunan proyek yang mencakup trem dan monorel akan menggunakan sistem multiyears selama dua tahun yang diperkirakan menelan biaya Rp 2,2 triliun.