Berita Anggota Parlemen

Perjuangan Otsus Plus Diklaim Sudah Sesuai Aspirasi Rakyat Papua

Sejumlah tokoh asal Papua menyatakan jika perjuangan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU Otsus Plus) sudah sesuai keinginan dan aspirasi dari seluruh rakyat Papua.

Hal ini juga untuk menepis pernyataan Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPRP, Yan Mandenas yang menyebutkan, RUU Otsus Plus bukan merupakan aspirasi dari seluruh masyarakat asli Papua.
Setidaknya ada tiga tokoh yang mengomentari pernyataan Yan Mandenas, yaitu Ketua MRP Papua Timotius Murib, Wakil Ketua I DPRP Papua Yunus Wonda, dan Ketua DPRD Kabupaten Nabire Titi Yuliana Warobai Marey.

Kepada wartawan di hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (18/09) kemarin, Ketua MRP Papua Timotius Murib mengatakan, jika pernyataan Yan Mandenas sangatlah keliru. Sebab menurutnya cikal bakal dari proses draft Otsus Plus ini bermula dari evaluasi otsus yang dilakukan secara menyeluruh. Sebagaimana amanat UU Otsus no.21 pasal 77 dn 78.

“Karena tiap tahun evaluasi Otsus di tanah Papua. Ini kurang lebih 13 tahun tidak pernah dilakukan evaluasi secara menyeluruh oleh orang asli papua. Sebelumnya, yang melakukan evaluasi bukan orang asli Papua tapi sepihak. Makanya tanggal 25 sampai 27, tahun 2013 dilakukan evaluasi otsus dengan melibatkan 383 peserta yang terdiri dari kaum intelektual dan masyarakat adat dari Papua dan Papua Barat,” beber Murib.

Usai evaluasi dilakukan dan menghasilkan rekomendasi bahwa implementasi Otsus tidak sesuai keinginan rakyat Papua. “Oleh karena itu, lebih baik dikembalikan tapi MRP mencatat, merekam aspirasi itu kemudian diplenokan lalu MRP sampaikan ke Gubernur, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden, Mendagri, DPR RI, dan pihak pihak terkait lainnya yang terkait sudah kami sampaikan semua” papar Timotius.

Sebab itu, Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH., menyeriusi dan melengkapi pleno yang disampaikan dengan membentuk tim asistensi lalu diramu baik dan menjadi draft UU Otsus Plus dari 1 sampai 13.

“Semangat ini didukung Presiden dimana pada tanggal 24 April 2013, saya bersama Gubernur, Wakil Gubernur dan pimpinan DPRP bertemu Presiden di istana negara. Saat itu Presiden merespon baik dan mengatakan evaluasi Otsus perlu dilakukan oleh seluruh rakyat papua,” ungkapya.

Jika ada pihak atau oknum yang katakan proses Otsus Plus itu bukan aspirasi seluruh rakyat, cetus Murib, itu sangat keliru dan mungkin mereka tidak mengikuti proses yang sudah berjalan. “Saya ingin sampaikan kepada pihak yang kontra, mereka seharusnya mendukung karena apa yang diupayakan adalah kepentingan rakyat Papua. Namun dari sisi lain ini bagus dengan kritik ini apa yang kami lakukan akan menjadi sempurna. Oleh karena itu, kalau ada kritik silahkan karena semakin kita dikritik akan semakin baik,”pintanya.

“Kami tidak marah apalagi ke Yan Mandenas bicara di media, kami MRP dan seluruh anggota tidak marah. Dia mungkin merasa ini kritik tapi jangan memojokkan kemudian katakan salah. Kita punya hak untuk klarifikasi,”tambahnya.

Lebih jauh katanya, sekarang draft ini sudah masuk dalam Prolegnas, jadi jangan dikomentari salah lagi. “Berarti ini kan penipuan balik. Sehingga lebih baik dia sabar dan berdoa mendukung upaya yang dilakukan ini,” cetusnya.

Sementara itu menyangkut komentar Yan Mandenas yang menyebut dalam usaha mengesahkan RUU Otsus Plus ini Pemprov Papua telah mengeluarkan anggaran hingga Rp15 Miliar, Ketua DPRD Kabupaten Nabire Titi Yuliana Warobai Marey mengatakan Rombongan Pejabat Papua yang berada di Jakarta tak dibiayai oleh APBD Papua maupun Gubernur.

”Saya minta saudara Yan Mandenas klarifikasi pernyataanya, soal pembiayaan kami pejabat Papua yang ada di Jakarta untuk memperjuangkan dan melobi anggota DPR RI untuk mensahkan RUU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua,’’ tegasnya.

Kehadiran sejulah tokoh dan pejabat Papua di Jakarta, ujar Yuliana, untuk mempejuangan nasib masyarakat Papua keturunannya dimasa yang akan datang.

“Saya minta Yan Mandenas klarifikasi pernyataan yang dimuat media cetak, karena ini merupakan pelecehan terhadap kami sebagai wakil daerah, yang diperjuangan kepentingan rakyat Papua. Dan apa yang kami perjuangkan bukan untuk kami, kami ini tinggal menghitung hari akan habis masa jabatan, dan tongkat estafet akan beralih ke generasi berikutnya,’’ jelasnya.

Menurut Yuliana, saat ini masyarakat Papua sedang menunggu perjuangan para wakilnya di Jakarta, dan jika perjuangan ini berhasil, semua lapisan masyarakat akan menikmati apa yang diperjuangankan sekarang, bukan saja gubernur atau para pejabat yang ada sekarang.

“Saya berharap adik/saudara Yan Mandesan bisa klarifikasi pernyataanya, kami datang memperjuangan draft otsus ini dengan hati yang tulus, kalau dibilang Pemerintah membayar anggota DPR RI, kenapa kita harus susah payah dan membuang-buang waktu datang ke Jakarta, tinggal transfer uang saja, draft ini bisa di sahkan oleh DPR RI,” tegasnya lagi.

Titi Marey Worabay kembali menambahkan, program yang dibuat oleh Gubernur Papua ini harus didukung oleh seluruh masyarakat Papua. “Siapa lagi yang mau dukung bapak Gubernur kalau bukan kita. Cahaya perjuangan yang diperjuangan ini demi kemajuan kesejahteraan masyarakat Papua kedepan,” imbuhnya.

Senada dengan Yuliana dan Timotius Murib, Wakil Ketua DPRP papua Yunus Wonda berujar jika pernyataan Ketua Fraksi Pikiran Rakyat Yan Mandenas adalah tindakan menyesatkan dan bernuansa tendensius. Sebuah pernyataan resmi dari seorang wakil rakyat yang juga digolongkan sebagai pimpinan daerah, menurut Yunus Wonda, seharusnya memiliki bukti-bukti yang akurat serta dibarengi dengan sebuah data otentik juga dapat dipertanggung jawabkan.

“Buat statement boleh-boleh saja tetapi kita jangan bikin situasi rakyat menjadi bingung. Saya yakin seluruh masyarakat Papua sedang mengikuti dan mendukung proses ini,” ucapnya.

Ketua Fraksi Pikiran Rakyat Yan Mandenas sebelumnya, pada sejumlah media lokal menuding Pemerintah Provinsi Papua telah menghabiskan Rp50 milyar untuk melobi Kementerian dan DPR RI guna meloloskan Draft RUU Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi di Tanah Papua.

Menanggapi hal itu pula, menurut Yunus, Pemda Provinsi Papua tak bakal sebodoh dan segegabah yang dibayangkan untuk melakukan hal konyol seperti sangkakan Yan Mandenas. Memang lanjut dia, ada usulan anggaran sekitar Rp50 milyar dalam APBD Perubahan 2014 namun untuk membiayai beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi belum dibayarkan secara penuh atau masih hutang.

“Contohnya penambahan anggaran yang diajukan oleh Pemda Provinsi Papua untuk kegiatan pameran yang sudah jalan tetapi harus diselesaikan pembayaran atau dilunasi sehingga diajukan ke DPRP, jadi tidak semata-mata Rp50 milyar itu untuk Otsus plus. Itu tidak benar,”
tegasnya lagi.

Pada kesempatan tersebut dia mempertanyakan legalitas Yan Mandenas dalam memberikan pernyataan yang berpayung dalam lembaga DPR Papua. Lembaga terhormat itu, ditegaskannya telah memberi dukungan penuh dan final terhadap draft RUU Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi di Tanah Papua, melalui sidang paripurna dewan.

“Kalau statemen Yan Mandenas saya pikir tidak atas nama lembaga dewan, itu pribadi karena pimpinan DPRP sudah memutuskan dan memang dari 6 fraksi di DPRP hanya 1 fraksi yang dipimpin Yan Mandenas tidak mendukung sementara sisanya 5 fraksi menerima.

Bahkan seluruh Anggota Fraksi Pikiran Rakyat sebenarnya mendukung Otsus Plus hanya Yan Mandenas sendiri yang tidak mendukung. Intinya kami sebanyak 55 dari 56 Anggota Dewan yang ada sangat merasa bangga bila draft ini disahkan menjadi UU,” ungkapnya.

Diposting 19-09-2014.

Mereka dalam berita ini...

Titi Yuliana Marey W

DPRD Kab. Nabire 2009 Kab. Nabire 1
Partai: Demokrat

Yunus Wonda

DPRD Provinsi Papua 2009 Papua 4
Partai: Demokrat

Yan Permenas Mandenas

DPRD Provinsi Papua 2009 Papua 6
Partai: Hanura