DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) mengajukan delapan anggotanya untuk menduduki posisi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2014-2019. Sembilan nama anggota DPD RI tersebut adalah Hj Asmawati (Senator asal Sumatera Selatan), Abdul Gafar Usman (Senator asal Riau), A Hudarni Rani (Senator asal Bangka Belitung), Oesman Sapta (Senator asal Kalimantan Barat), AM Fatwa (Senator asal DKI Jakarta), Akhmad Muqowam (Senator asal Jawa Tengah), John Pieris (Senator asal Maluku), Hana Hasanah Fadel Muhammad (Senator asal Gorontalo), dan Ajiep Padindang (Senator asal Sulawesi Selatan).

Ketua Kelompok DPD di MPR RI, Bambang Sadono (Senator asal Jawa Tengah) mengatakan berdasarkan hasil pertemuan konsultasi pimpinan Kelompok DPD dan pimpinan DPD disepakati sembilan nama sebagai bakal calon pimpinan MPR yang masing-masing wilayah (barat, tengah, dan timur) terdiri atas tiga orang.

DPD, menurut Bambang Sadono, mempersilakan fraksi-fraksi MPR untuk memilih nama yang dianggap bisa bekerjasama dan menjadi satu tim yang solid bersama bakal calon pimpinan MPR dari unsur DPR.

“Kami mempersilakan fraksi-fraksi MPR untuk memilih nama bakal calon yang cocok,” kata Bambang Sadono.

Anggota DPD RI dari Propinsi Papua Barat, Mervin Sadipun Komber mengusulkan agar Ketua MPR RI berasal dari unsur DPD RI. “Untuk mengimbangi kekuatan Koalisi Merah Putih, maka koalisi Indonesia Hebat sebaiknya mendukung unsur DPD menjadi Ketua MPR RI,” kata Mervin di Jakarta, Minggu (5/10).

Mervin yakin 132 anggota DPD akan solid mendukung calon Ketua MPR apabila berasal dari unsur DPD RI. “DPD memiliki anggota terbanyak dibandingkan jumlah anggota fraksi MPR yang berasal dari unsur partai politik,” kata Mervin.

Sementara itu, Bambang Sadono menambahkan, pimpinan MPR terdiri atas lima orang (satu ketua dan empat wakil ketua), maka DPD mengusulkan agar unsur DPD yang menjadi ketua MPR, sedangkan unsur Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat masing-masing dua orang menjadi wakil ketua MPR.

“Jadi, tidak pemenang yang mengambil semua. Ada koalisi yang sama sekali tidak mempunyai wakil di pimpinan,” katanya.

Usulan DPD itu, menurutnya, masuk akal karena DPD merupakan kelompok atau fraksi terbesar di MPR yang keanggotaannya berjumlah 132 orang.

Bambang Sadono menyadari realitas kekuatan politik sekarang yang terpolarisasi kedua kubu yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Merasa mewakili semua unsur di MPR, lanjut Bambang, DPD menyediakan dirinya sebagai faktor penentu seluruh kekuatan politik melalui kepemimpinan MPR.

“Dibutuhkan sikap kenegarawanan semua pihak, karena MPR merupakan institusi demokrasi yang mewakili kebersamaan dan wajah seluruh rakyat Indonesia. Kekuatan politik sekarang terpolarisasi kedua kubu. Oleh karena itu, kami menyediakan diri sebagai faktor penentu seluruh kekuatan politik yang dicerminkan fraksi-fraksi di MPR. Kami siap memimpin MPR,” katanya.

DPD berharap agar pemilihan pimpinan MPR mendahulukan musyawarah untuk mufakat sebagai pelaksanaan salah satu sila Pancasila. “Musyawarah untuk mufakat harus didahulukan seperti namanya, MPR adalah lembaga permusyawaratan menuju kemufakatan. Jika dicapai kemufakatan melalui permusyawaratan, kita sekaligus mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan falsafah berbangsa dan bernegara.”

Ia mengapresiasi berbagai usulan pemilihan pimpinan MPR yang dijadwalkan Senin (6/10) mendatang. “Semoga bisa lancar dan usulan kami diterima semua pihak,” kata Bambang Sadono.