Masalah penetapan harga listrik dari energi panas bumi belum menemui titik terang. Pihak terkait yang bertangggung jawab dalam masalah ini, baik Pemerintah, Pengembang dan PLN sebagai pembeli, masih berkukuh dengan pendapatnya masing-masing. Padahal, energi panas bumi menjadi faktor penting dalam mengokohkan ketahanan energi nasional serta mengantisipasi krisis energi di masa datang.
Para pengembang panas bumi yang telah memenangi tender Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) belum dapat memasuki tahap Power Purchase Agreement, karena PT PLN (Persero) sebagai single buyer belum berniat membeli listrik panas bumi hasil tender tersebut.
"Seharusnya PLN bersedia melakukan negosiasi harga dengan produsen untuk menyepakati harga listrik panas bumi, agar program pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan ini bisa segera berjalan. Ini untuk mengantisipasi krisis energi yang sangat membahayakan kehidupan generasi yang akan datang," kata anggota Komisi VII DPR RI M Sohibul Iman dalam pernyataan pers kepada Jurnalparlemen.com, Minggu (30/1).
Anggota Fraksi PKS ini juga telah memperhitungkan bahwa harga panas bumi jauh lebih murah dari BBM. Harga panas bumi sekitar 9 sen dolar per kwh, sementara untuk pembangkit listrik BBM sekitar 12 sen dolar per kwh, dan untuk pembangkit listrik batubara dan gas di bawah 5 sen dolar per kwh. "Bandingkan dengan biaya rata rata pembangkitan listrik oleh PLN saat ini yang sekitar 12 sen dolar per kwh," ujarnya.
Memang, lanjut Sohibul Iman, harga panas bumi sedikit lebih mahal dari batubara dan gas. "Tapi perlu diingat bahwa batubara dan gas melepaskan gas karbon dioksida, gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Sedangkan panas bumi adalah energi bersih yang tidak melepaskan gas rumah kaca," ujarnya.
Dia juga menjelaskan, opsi renegosiasi tarif semua WKP hasil tender panas bumi di daerah, sangat berpotensi mengalami kemacetan. Hal ini pernah terjadi sebelumnya saat PLN mematok tarif listrik dari panas bumi yang sangat jauh dari nilai keekonomian.
Karena itu, Iman juga mendesak Pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah untuk menciptakan suasana yang kondusif, termasuk memberikan insentif bagi produsen penyedia energi panas bumi
