Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Ariffin menerima kunjungan Komite II DPD RI, kemarin di kantornya. Kunjungan dalam rangka  Rapat Audiensi Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kalimantan Selatan ini dipimpin Ketua Komite II DPD RI  Parlindungan Purba.

Turut serta dalam anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan Habib Abdurahman Bahasyim,  Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Harmensyah dan wakil dari Kementerian Kehutanan dan wakil dari Kementerian Pertanian.

Parlindungan Purba SH MM mengatakan bahwa kunjungan hari ini merupakan kunjungan pertama kalinya dari DPD RI se-Indonesia, sebagai tindak lanjut Rapat Audiensi Bencana Asap dengan BNPB pada 17 Oktober 2014. "Masalah kabut asap ini bukan hanya terjadi di Kalsel, melainkan Kalbar, Kalteng dan Jambi. Keempat daerah ini kami telah mengirim utusan DPD RI. Ini merupakan perhatian kami terhadap bencana kabut asap ini, karena sangat serius khususnya di Kalsel ini," jelasnya.

Senator asal Sumatera Utara ini menjelaskan ada tiga permasalahan terkait kabut asap ini. Pertama, apa penyebab utamanya, lalu motivasinya apa, dan missing link-nya di mana?

"Kami berharap ada kesepakatan dalam status darurat bencana asap rekomendasi bupati/kota dan provinsi. Karena masalahnya ada di sana. BNPB menyatakan status darurat bencana ini berguna untuk alokasi dana taktis penanggulangan bencana kebakaran dan kabut asap ini tersedia, tapi masih harus menunggu. Bila terjadi asap mestinya bisa langsung diselesaikan. Karena ini bukan permasalahan perekonomian atau pertanian tapi merupakan permasalahan kesehatan. Bahaya kabut asap, " ujarnya.

Paling Ekstrem

Kebakaran hutan di Kalsel tahun ini dinilai paling ekstrem dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, kabut asap tebal menyelimuti sejumlah kawasan di kota Banjarbaru dan Banjarmasin, kota Pelaihari di kabupaten Tanah Laut dan sebagian di Martapura kabupaten Banjar, hingga negara tetangga.

"Kita melihat dari satelit NOAA. Jumlah hotspot pada tahun ini meningkat, untuk didalam kawasan hutan mencapai 33,71 persen. Dan di luar kawasan mencapai 66,29 persen. Artinya, ini banyak berada diluar kawasan hutan yang disebabkan oleh masyarakat dan perusahaan," ucap Gubernur Kalsel Rudy Ariffin.

Dirinya menjelaskan, bahwa titik hotspot di Kalsel tiap tahun mengalami perubahan. Ia mencatat, pada 2011 mencapai 1.200 titik, tahun 2012 sekitar 1.003 titik, tahun 2013 menurun karena adanya ekstrem hujan menjadi 446 titik, dan tahun 2014 sampai 19 Oktober ini mencapai 13.400 titik. "Kebakaran hutan tahun ini kami anggap paling ekstrem," tegas Rudy.

Rudy mengakui sejauh ini pihaknya merasa kesulitan untuk memadamkan kebakaran hutan. Lantaran, sulitnya medan untuk menjangkau kawasan atau titik api, belum lagi minimnya sumber daya manusia dan sulitnya peralatan pemadam untuk menjangkau titik api.

"Luasnya area membuat kami sulit menjangkau, apalagi memasukan firetruck. Belum lagi daerahnya rawa-rawa," tuturnya.

Ia menilai, kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat merupakan penyebab utama terjadinya kebakaran hutan. Selain itu, sosialisasi masyarakat selama ini terkait pemadaman api juga belum optimal.

"Yang sulitnya lagi, mereka membakar di lahan gambut. Maka perlu metode khusus untuk mematikan api dengan suntik," tegas Rudy.

Di sisi lain, Gubernur Kalsel itu mengapresiasi antusias masyarakat untuk menjadi relawan pemadam kebakaran yang hampir 1.200 orang.

Sementara itu, Senator asal Kalel, Habib Abdurahman Bahasyim menambahkan bahwa musibah ini bukan menjadi masalah lokal tapi nasional. Apalagi, masalah ini juga telah membuat malu bangsa Indonesia karena telah mengirim asap ke negara tetangga.

"Bukan hanya TKI saja kita kirim ke negara tetangga, asap pun kita kirim ke sana," katanya.