Komentari
Berita Anggota Parlemen

Pimpinan DPR Abaikan Konflik PPP Pimpinan AKD Tetap Diputus Hari Ini

sumber berita , 29-10-2014

JAKARTA – Kericuhan yang terjadi di rapat paripurna DPR Selasa (28/10) tidak memengaruhi proses pemilihan alat kelengkapan dewan (AKD). Wakil Ketua DPR Fadli Zon memastikan, hari ini (29/10) akan dilakukan pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR. ”Saya sendiri yang akan memimpin di komisi I, II, III, baleg (badan legislasi), dan BKSP (badan kerja sama parlemen),” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Politikus Partai Gerindra itu juga menegaskan bahwa daftar nama anggota Fraksi PPP (FPPP) yang diketuai Epyardi Asda yang disahkan dalam sidang paripurna DPR kemarin bersifat final. ”Itulah keputusannya. Pokoknya, yang tadi diketok sah. Kita enggak tahu versi siapa,” jelasnya.

Pimpinan DPR masih terus menunggu empat fraksi lain menyerahkan daftar nama anggota mereka. Empat fraksi itu adalah Fraksi PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura. Wakil ketua umum Gerindra itu menambahkan bahwa fraksinya mendapat jatah ketua komisi IV, V, VII, dan baleg. Nama yang diusungnya terdiri atas Adhie Prabowo sebagai calon ketua komisi IV, Farid Francis (komisi V), Pardhaya (komisi VII), dan Ahmad Muzani (baleg).

Awal keributan terjadi saat pimpinan sidang Agus Hermanto memaksakan mengetok nama-nama anggota FPPP yang diajukan kubu Suryadharma Ali (SDA). Kubu Romahurmuziy meradang karena daftar nama tersebut disahkan pimpinan sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.   Dalam paripurna yang berlangsung sekitar 1,5 jam di ruang sidang Nusantara II DPR kemarin, perdebatan terkait posisi PPP muncul setelah Agus mengetok palu sidang terkait susunan nama-nama anggota FPPP berdasar AKD. Daftar nama anggota fraksi berdasar AKD itu ditetapkan Ketua FPPP versi SDA Epyardi Asda.

Sekretaris FPPP versi Romy (sapaan akrab Romahurmuziy) Arwani Thomafi langsung mengajukan interupsi. Arwani mempertanyakan keputusan pimpinan sidang yang tiba-tiba mengetok palu persidangan setelah sesaat membacakan susunan AKD yang dibuat Epyardi. ”Semestinya apa yang dibacakan ketua tadi harus diperjelas dulu. Itu usulan dari siapa. Karena menurut paripurna 2 Oktober sampai kemarin belum ada pergantian fraksi,” kata dia.

Arwani meminta pimpinan DPR mencabut ketokan palu pengesahan susunan FPPP berdasar AKD tersebut. ”Atas dasar apa pimpinan mengonfirmasi perubahan pimpinan fraksi di PPP. Kita ingin dinamika berjalan baik dan menghargai internal fraksi,” ujarnya.

Anggota FPPP Reni Marlinawati juga meminta pimpinan sidang mencabut keputusan tersebut. Dia menyatakan, belum pernah ada posisi di FPPP untuk menetapkan susunan AKD berdasar surat itu. ”Beri kesempatan Fraksi PPP untuk melakukan pembahasan kembali. Agar surat itu bisa ditarik kembali,” ucapnya.

Perdebatan terkait keputusan tersebut tidak hanya melibatkan sejumlah anggota FPPP. Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Totok Daryanto meminta pimpinan sidang tidak mencabut keputusan terkait pengesahan susunan FPPP berdasar AKD. Totok mendasarkan pernyataannya pada mekanisme Undang-Undang (UU) 17/2014 dan tata tertib DPR. ”Palu yang diketok itu punya arti tersendiri. Kalau yang diketok ditarik kembali, wibawa paripurna dipertaruhkan,” tuturnya.

Totok meminta pimpinan sidang tidak mudah menarik kembali keputusan paripurna. Aturan UU MD3 mengatur bahwa fraksi dapat dibentuk parpol yang memenuhi ambang batas parlemen. Mekanisme perubahan bisa dilakukan, namun harus terlebih dahulu disampaikan ke pimpinan DPR. ”Kalau tidak ada surat usulan perubahan, fraksi yang ada ya masih itu,” cetusnya.

Situasi paripurna bertambah panas saat Ketua FPPP versi Romy Hasrul Azwar menyampaikan interupsi yang kemudian ditimpali Epyardi. Hasrul mengkritik sikap pimpinan sidang yang tidak mengklarifikasi langsung isi surat penetapan susunan fraksi itu kepada dirinya, yang notabene ditetapkan sebagai ketua fraksi sejak 2 Oktober.

”Pimpinan dewan tahu ada konflik. Kenapa tidak pernah undang kami? Panggil dong kami. Ada apa PPP? Panggil saya, panggil Suryadharma, panggil Romy. Ketua Fraksi PPP yang sah masih saya,” seru Hasrul.

Dia menyebutkan, SK yang menetapkan Epyardi itu bodong karena ditandatangani SDA saja tanpa sekretaris jenderal (Sekjen). Hasrul kembali mempertanyakan etika pimpinan DPR yang tidak melakukan klarifikasi dan memilih langsung mengambil keputusan di paripurna. ”Saya tidak mau partai lain campuri internal kami. Namun, kami minta pimpinan sidang menunggu. Kepengurusan yang diakui pemerintah sedang on the way,” ujarnya.

Hasrul sempat meminta anggota FPPP yang mendukungnya berdiri. Namun, ajakan itu dilarang pimpinan dewan. Hasrul menyebutkan, 34 di antara 39 anggota FPPP masih mendukungnya sebagai ketua fraksi.

Epyardi membalas pernyataan Hasrul. Dia menyatakan, internal PPP memang sedang bermasalah. Munculnya surat tanpa tanda tangan Romy itu disebabkan saat surat dibuat, yang bersangkutan tengah menggelar muktamar di Surabaya. ”Kalau hasil muktamar memang disahkan, itunggak masalah. Justru yang abal-abal itu Hasrul Azwar lah,” ucap Epyardi dengan nada tinggi.

Dia menambahkan, mahkamah partai sudah memutuskan bahwa muktamar Surabaya tidak sah. Lebih lanjut, posisi Hasrul sebagai ketua fraksi sudah diberhentikan dengan surat dari SDA. ”Jadi, Pak Hasrul jangan terus-terusan jadi ketua fraksi. Kasih kesempatan yang lain,” ujarnya sambil mengacung-acungkan selembar surat.

Hasrul tetap tidak menyerah. Dia sudah membawa sebuah map berisi surat yang berisi penetapan perubahan kepengurusan PPP dari menteri hukum dan HAM. Hasrul mencoba membacakan susunan kepengurusan PPP yang saat ini dipimpin Romahurmuziy dan Aunur Rofiq sebagai Sekjen PPP. Namun, Agus Hermanto melarang Hasrul membacakan surat itu dengan alasan memberikan kesempatan kepada fraksi lain yang belum menyampaikan susunan AKD. ”Nanti saja, itu dibahas di rapat harian,” kata Agus.

Karena tidak ada fraksi yang membacakan susunan AKD, hujan interupsi kembali muncul dari sejumlah anggota FPPP. Mereka meminta Agus mencabut keputusan terkait susunan AKD dari PPP versi SDA. Namun, Agus bergeming dan memilih menutup sidang. ”Dengan demikian, sidang ditutup,” kata Agus.

Keputusan Agus itu membuat Hasrul berang. Dari balkon atas tempat para wartawan meliput, terdengar suara bantingan keras. Ternyata, ada dua meja yang sudah dibalik Hasrul sesaat setelah palu sidang diketok. Terlihat sejumlah gelas pecah gara-gara meja yang dibalik paksa itu.

Romy yang dalam sidang paripurna memilih diam mengejar para pimpinan DPR untuk meminta klarifikasi. Dia terus berteriak memanggil para pimpinan DPR. Namun, upayanya gagal karena langkahnya dibendung sejumlah anggota pengamanan dalam (pamdal) DPR.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membantah tuduhan pimpinan DPR mencampuri urusan internal PPP. Menurut dia, tidak ada hak dari anggota untuk bisa membuat fraksi karena yang membuat fraksi adalah DPP. ”Surat DPP yang ada di Sekjen adalah surat yang ditandatangani Suryadharma,” kata Fahri.

Keberadaan surat itu, kata Fahri, sah secara hukum. Kalaupun ada perubahan, PPP dipersilakan mengajukan. ”Kami tidak berpolitik, namun keputusan yang sudah diambil tetap sah,” ujarnya. Fahri menyatakan, dengan adanya enam fraksi yang sudah mengajukan daftar anggota untuk AKD, pemilihan pimpinan AKD bisa dilakukan. 

Diposting 29-10-2014.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Mereka dalam berita ini...

Fadli Zon

Anggota DPR-RI 2014
Jawa Barat V

Agus Hermanto

Anggota DPR-RI 2014
Jawa Tengah I

Epyardi Asda

Anggota DPR-RI 2014
Sumatera Barat I

M. Romahurmuziy

Anggota DPR-RI 2014
Jawa Tengah VII