Anggota DPD RI dapil Maluku, Anna Latuconsina, mengatakan kabinet kerja yang telah diumumkan Presiden RI Joko Widodo, tidak representatif. Semua faktor harus dipertimbangkan dalam menyusun kabinet. Bukan hanya integritas, intelektual, profesionalitas, dan sebagainya, tapi juga keterwakilan wilayah.

Menurutnya, Susilo Bambang Yudhoyono masih lebih baik dari Jokowi, karena masih mempertimbangkan keterwakilan daerah, meskipun hanya menempatkan tokoh Maluku sebagai wakil menteri. Tapi hal itu menunjukkan bahwa SBY mendengar dan menjalankan aspirasi dari Maluku.

Banyak tokoh dan intelektual muda maupun tua dari Maluku yang bisa mendedikasikan ilmunya dalam posisi menteri. Namun Maluku sama sekali tidak masuk dalam hitungan Jokowi. Di kubu PDIP sendiri ada banyak tokoh Maluku yang kapabel, tapi Jokowi tidak memilih mereka.

Anna menjelaskan, Maluku belum pernah menduduki posisi menteri sejak zaman reformasi. Terus ditinggalkan dalam rotasi kepemimpinan pada setiap periode. Hal ini tidak baik dalam kerangka NKRI.

Maka wajar saja, jika muncul persepsi yang negatif terhadap sebagian wilayah yang dipandang sebagai imperialisme atas hegemoni kekuasaan dari tahun ke tahun. Karena tampuk kepemimpinan berada hanya dalam lingkaran mereka, dan terus seperti itu.

“Ini adalah persoalan serius yang harus diperhatikan. Saya yakin seluruh masyarakat Maluku sangat kecewa. Harus pula diingat bahwa Jokowi menang di Maluku,” tukasnya.