Pimpinan DPRD Jateng akhirnya mau merombak pimpinan alat kelengkapan dewan atau pimpinan komisi. Mulai dari pimpinan di komisi, badan anggaran (Banggar) sampai di badan musyawarah (Bamus). Kepastian ini muncul, setelah pimpinan dewan konsultasi ke Kemendagri terkait alat kelengkapan dewan yang belum semua fraksi terlibat. Sebab, dari delapan fraksi, empat di antaranya (Fraksi PKS, Fraksi Gerinda, Fraksi PAN dan Fraksi Golkar) masih belum mengisi alat kelengkapan dewan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Agus Prihadi mengatakan bahwa usai konsultasi ke Kemendagri ada beberapa poin penting yang didapat. Meski hanya tersirat, tapi salah satunya, terkait akan dilakukan perubahan di dalam pimpinan alat kelengkapan dewan. Pasalnya, saat ini, semua pimpinan diisi dari partai koalisi Indonesia hebat. ”Intinya kami ingin rembukan baik-baik, tidak ingin ramai lagi dan ingin mencari solusi,” katanya.
Ia tidak menampik, jika penetapan alat dewan melanggar tatib. Karena tatib dewan masih belum diundangkan ketika paripurna penetapan alat kelengkapan dewan dibentuk. Ia berharap, agar politik di DPRD Jateng bisa lebih adem dan semua keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama.
Sementara itu, tatib DPRD Jateng Nomor 2 tahun 2014 secara resmi didaftarkan ke Sekertariat Daerah dan langsung ditandatangani Sekda Jateng, Jumat (31/10). Artinya, paripurna pengesahan alat kelengkapan dewan yang digelar sebelum tatib diundangkan tidak sah demi hukum. ”Saya memang tidak ikut ke Kemendagri, tapi dari rapat fraksi melakukan konsultasi untuk mencari solusi, bukan kesalahan,” kata anggota DPRD Jateng, Sriyanto Saputro.
Politisi Gerinda ini menambahkan, pimpinan alat kelengkapan dewan berpotensi dirombak, meksi tidak frontal. Terutama untuk ketua di komisi. Ia pun menegaskan Jateng semua kondusif dan tidak ada kubu-kubuan. ”Kalau untuk perubahan, nanti apakah ada paripurna ulang atau tidak, masih menunggu. Yang jelas, harapannya cepat agar bisa bekerja,” tambahnya.
Ketua DPRD Jateng, Rukma Setytabudi menegaskan, jika konsultasi untuk mencari solusi. Ia pun mengklaim semua fraksi sudah sepakat untuk mengisi alat kelengkapan dewan. Saat konsultasi ke Kemendagri mengatakan jika alat kelengkapan dewan adalah keputusan politik. ”Kami ingin bekerja secepatnya, karena rakyat sudah menunggu. Harapannya secepatnya fraksi mengirimkan nama-nama anggotanya,” kilahnya.
