Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat, Senin 3 November 2014, menyepakati pembagian mitra kerja 11 komisi yang ada di DPR.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin rapat itu mengatakan kesepakatan pembagian mitra kerja ini akan disahkan dalam sidang Paripurna, Selasa 4 November 2014.

Berikut daftar pembagian mitra kerja komisi di DPR:

Komisi I

Komisi Bidang Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi itu bermitra dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Panglima TNI, Mabes TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara), Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Perum LKBN Antara, Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Indoneisa, TVRI, RRI, Dewan Pers, Lembaga Sensor Film.

Komisi II

Komisi Bidang Dalam Negeri, Sekretariat Negara, dan Pemilu ini bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Sekretariat Kabinet, Ombudsman RI, Komisi Pemiliha Umum, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia.

Komisi III

Komisi Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan bermitra dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas HAM, Komisi Hukum Nasional, Sekjen Mahkamah Agung, Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen DPR, Sekjen MPR, Sekjen DPD, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Komisi IV

Komisi Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan dan Maritim bermitra dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, Dewan Maritim Nasional.

Komisi V

Komisi Bidang Infrastruktur dan Perhubungan bermitra dengan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Pengembang Wilayah Surabaya Madura, serta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Komisi VI

Komisi Bidang Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha ini bermitra dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemennterian Koperasi dan UMKM, Kementerian BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Standarisasi Nasional, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Sabang, Dewan Koperasi Indonesia

Komisi VII

Komisi Bidang Energi dan Ristek ini bermitra dengan Kementerian ESDM, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Koordinasi Geospasial, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas, SKK Migas, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LIPI, Lembaga Biologi Molekul Eikjman, Dewan Riset Nasional, Dewan Energi Nasional, Pusat Peragaan Iptek.

Komisi VIII

Komisi Bidang Agama dan Sosial ini bermitra dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia.

Komisi IX

Komisi Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini bermitra dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Nasional, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan.

Komisi X

Komisi Bidang Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah ini bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional.

Komisi XI

Komisi Bidang Keuangan dan Perbankan bermitra dengan Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik, Sekjen BPK, Bank Indonesia, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan.