Berita Anggota Parlemen

DPR Kritik Peluncuran Tiga 'Kartu Sakti' Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo, Senin (3/11/2014) kemarin meluncurkan tiga 'kartu sakti', yakni Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mempersoalkan peluncuran tiga kartu tersebut.

Menurut dia sebelum pemerintah meluncurkan sebuah program harus izin dulu dengan DPR. "Tadi saya undang ketua komisi untuk evaluasi bagaimana pemerintah bisa jalan karena pemerintah kan harus izin (DPR)," kata Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakpus, Selasa (4/11/2014).

Politisi Partai Golongan Karya itu mengatakan, DPR tidak akan mentah-mentah menolak program Jokowi tersebut. Hanya saja, ia mengingatkan bahwa harus ada peraturan yang diperhatikan.

"Kalau bertujuan untuk rakyat pasti kita setuju, tapi kan ada rambu-rambu yang harus diselesaikan DPR. Kita akan secepatnya bersma komisi terkait untuk segera menindaklanjuti apa-apa yang harus dilakukan," ujar Bendum Partai Golkar ini.

Terkait Kartu Indonesia Pintar, Novanto telah berdiskusi dengan Wakil Ketua Komisi X yang membidangi pendidikan Ridwan Hisyam. Ridwan mengatakan bahwa pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR terkait anggaran untuk 'kartu sakti'.

"Untuk pagu anggaran, kalau KIP sama dengan BSM yang sudah ada sehingga tidak ada mata anggaran KIP yang sudah disetujui. Kalau mau di-split (dipisah), mesti mendapat persetujuan dari kami (DPR)," kata Ridwan yang mendampingi Novanto.

Lalu, apakah DPR sudah ada rencana memanggil kementerian-kementerian terkait soal kartu sakti ini?

"Belum. Besok lusa kita masih bahas pendidikan," ujar Ridwan.

Diposting 30-10-2015.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Mereka dalam berita ini...

M. Ridwan Hisjam

Anggota DPR-RI 2014
Jawa Timur V

Setya Novanto

Anggota DPR-RI 2014
Nusa Tenggara Timur II