Parlemen Myanmar Ingin Bersih dari Militer

Politik Myanmar masih dipengaruhi sistem militeristik yang kuat. Hingga beberapa tahun ke depan, masih ada perwakilan militer di parlemennya. Myanmar ingin belajar dari Indonesia dan negara-negara demokrtis lainnya agar parlemennya bersih dari keanggotaan militer aktif.

Demikian mengemuka dalam pertemuan antara delagasi parlemen Myanmar dengan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) di DPR, Selasa (25/11). Delegasi parlemen Myanmar dipimpin U N Hpnau Gam mengungkapkan, Mymanmr ingin merubah konstitusinya agar militer secara perlahan bisa keluar dari parlemen seperti di DPR. Kecuali mereka berhenti dari dinas militer dan masuk partai politik.

Delegasi Myanmar diterima Wakil Ketua BKSAP DPR Rofi’Munawar. Hadir pula para anggota BKSAP di antaranya Andi M Galib, Melani Suharli, Siti Hediati Soeharto, Rachel Maryam, Arif Suditomo, dan Prananda Surya Paloh. Hadir pula anggota Baleg Desy Ratnasari. BKSAP sengaja mengundang Baleg dan Komisi II DPR dalam pertemuan tersebut, karena banyak pertanyaan yang diajukan parlemen Myanmar seputar proses pembahasan UU di DPR.

Myanmar sendiri kini masih dikuasai Junta Militer. Masih butuh waktu untuk merubah konstitusi yang menginginkan militer tidak berpolitik dengan menjadi anggota parlemen. Dalam pertemuan tersebut parlemen Myanmar mengapresiasi Indonesia yang mampu merubah wajah militernya menjadi lebih profesional dengan hanya mengurusi pertahanan.

Selain ke Indonesia, delegasi Myanmar juga berkunjung ke parlemen Australia dan negara-negara Asia lainnya untuk menimba banyak pengetahuan seputar konstitusi dan militer. Parlemen Myanmar ingin melakukan perubahan gradual menyangkut UU bidang politiknya.