Instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, kepada Kapolri Jenderal Sutarman untuk melarang penyelenggaraan Munas Partai Golkar, dipertanyakan.

Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo, mengatakan dalam sejarah perpolitikan di Indonesia seorang menteri tidak bisa mengintervensi kebijakan partai yang sudah sesuai prosedur dan konstitusi partai.

"Justru pernyataan Menko Polhukam harus dipertanyakan ada kepentingan apa ikut obok-obok Partai Goklar dengan alasan yang tak bisa diterima oleh logika politik?" ungkap Firman kepada

Kalau seperti ini, lanjut Firman, kredibilitas Menko Polhukam bisa dipertanyakan. Dia pun heran, mengapa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) seolah ikut mencampuri internal Partai Golkar.

Menurutnya, bentuk intervensi pemerintah seperti ini justru membuat internal Golkar semakin gaduh jelang penyelenggaraan munas.

"Harusnya pemerintah membuat suasana yang kondusif, bukan justru memprovokasi seperti pernyataan-pernyataan yang dilakukan Menko Polhukam," tegas Wakil Ketua Fraksi Golkar di DPR ini.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melalui Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno meminta Kapolri Jenderal Sutarman tidak memberi izin acara pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali.