Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka meminta BKKBN untuk menunda pendataan penduduk yang direncanakan pada bulan Maret tahun 2015.
Dia menilai, persiapan untuk pendataan penduduk seharusnya dilakukan minimal enam bulan sebelumnya. Terlebih, program tersebut memakan biaya yang tidak sedikit yakni mencapai Rp500 miliar.
"Hal ini pada akhirnya bisa sebabkan tidak akuratnya pendataan dan bisa saja terjadi kebocoran anggaran pendataan sebesar Rp500 miliar yang sudah disepakati di APBN 2015," kata Rieke di Jakarta, Senin 8 Desember 2014.
Wanita yang biasa disapa Oneng itu menyarankan agar BKKBN serius menjalankan program ini guna memperoleh data yang akurat. Hal yang lainnya adalah agar tidak ada kebocoran dan pemborosan anggaran negara.
"Saran pertama, segera diselesaikan payung hukum BKKBN sebagai badan kependudukan, bukan sekedar mengurus program KB. Perpres turunan UU No 23/2014 yang memperkuat BKKBN sebagai badan kependudukan harus segera dikeluarkan," bebernya.
Rieke juga meminta adanya perombakan delapan indikator yang digunakan oleh BKKBN dalam proses pendataan. Itu dilakukan untuk memperkuat perspektif dan indikator yang berbasis pada penghasilan atau pendapatan masyarakat per bulannya.
Terakhir, dia meminta agar segera menentukan Kepala BKKBN definitif agar bisa mengambil keputusan yang mengikat. Mengingat, saat ini Kepala BKKN sudah mendekati masa pensiun dan hanya sebagai pelaksana tugas.
"Sekedar saran, jika langkah-langkah di atas belum bisa dilakukan, pendataan penduduk tahun depan oleh BKKBN ditunda saja. Uang rakyat Rp500 miliar jangan disia-siakan," tutup politikus PDIP tersebut.
