Komisi I DPR mendukung penuntasan reformasi di tubuh Polri dengan menempatkan institusi itu di bawah sebuah kementerian, seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu.
"Saya mendukung pernyataan Menhan untuk menuntaskan reformasi Polri dan menempatkan Polri dibawah kementerian seperti TNI. Tujuannya agar konflik antara TNI-Polri tidak terulang lagi," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/12).
Menurut politisi PKS ini, selama ini reformasi yang tidak tuntas memberikan kesan bahwa Polri masih menjadi militer dengan seragam, senjata dan atribut militer lainnya. Sedangkan TNI saat ini sudah berada di bawah sipil.
"Anggaran TNI sudah dibawah Kemenhan, sementara Polri anggarannya langsung di bawah presiden," kata Wakil Sekjen DPP PKS.
Terkait dengan itu, Mahfudz berharap Presiden Jokowi bisa tegas tanpa harus menghiraukan keberatan Polri. Kata dia, TNI saja dulu menolak ketika mau direformasi. Tapi kini ketika berada di bawah supremasi sipil, TNI tidak berbisnis.
Jokowi menurutnya harus juga harus tegas karena supermasi sipil adalah satu keniscayaan sehingga penuntasan reformasi Polri tidak boleh lagi ditunda. Konflik TNI-Polri akan terus terjadi kalo posisi TNI-Polri tidak disejajarkan. "Kalau Polri di bawah kementrian akan banyak menyelesaikan masalah," tandasnya.
Sebelumnya Menhan Ryamizard Ryacudu kembali memunculkan wacana lama agar kepolisian berada di bawah kementerianseperti halnya TNI. Dia menilai, Polri seharusnya tak berada di bawah presiden langsung karena presiden sudah terlalu banyak urusan.
"Presiden itu repot loh, banyak urusannya. Dulu tentara di bawah presiden karena panglima tertinggi itu presiden. Tapi ada dualisme, masih ada menteri pertahanan, itu membantu. Tidak bisa presiden sekarang urusin polisi, repot dia," ujarnya di Istana Bogor, beberapa waktu lalu.
Menurut Ryamizard, di banyak negara lain, polisi berada di bawah kementerian. Karenanya, ia optimistis cepat atau lambat Polri akan berada di bawah kementerian tertentu. Meski demikian, mantan kepala staf Angkatan Darat (KSAD) pada era presiden Megawati Soekarnoputri tersebut mengaku belum tahu kementerian apa yang cocok membawahi Polri.
