Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan menyatakan konflik dua kubu yang terjadi di tubuh DPR saat ini adalah akibat tidak berjalannya komunikasi politik yang baik bagi para fraksi baik dari fraksi yang berada di Koalisi Merah Putih (KMP) maupun fraksi yang berada di Koalisi Indonesia Hebat (KIH)

Menurut Zulkifli, dalam berpolitik, komunikasi politik adalah menjadi hal yang utama dan ideal yang harus dilakukan.

"Hal ini harus disadari oleh seluruh anggota DPR, agar mampu mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang mampu memperjuangkan rakyat," ujar Zulkifli dalam sambutannya di acara Seminar Nasional Potret Komunikasi Politik Parlemen Republik Indonesia, di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Sabtu 13 Desember 2014

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, komunikasi politik parlemen dengan partai politik yang memiliki "etalase" di parlemen dalam bentuk fraksi-fraksi sangat penting. Selain itu, komunikasi dengan partai politik sangat diperlukan untuk memperlancar seluruh agenda untuk melahirkan kebijakan politik.

"Bisa dikatakan, saat ini, di parlemen RI sudah cenderung memakai komunikasi yang mengarahkan kepada kemajuan, dan KMP dan KIH itu sebagai fenomena politik. Kalau efektif, perbedaan koalisi ini akan bisa diberdayakan untuk kemajuan negara," ujarnya.

Keberadaan dua kubu koalisi di parlemen ini, lanjutnya, bisa dinilai positif,  terlepas dari perseteruannya yang terus terjadi hingga saat ini.

"Bisa dianggap menguntungkan, contohnya saat ini Indonesia sedang berbenah untuk menjadi negara yang bebas korupsi. Dengan keberadaan kedua kubu ini bisa saling mengawasi dan mengimbangi," terang Zulkifli

Mantan Menteri Kehutanan ini menambahkan, karena saling mengawasi terhadap korupsi di masing-masing pihak semua akan menghasilkan negara yang lebih bersih, dan bebas dari korupsi.

Diketahui, sejak dilantik pada 1 Oktober lalu, DPR periode 2014-2019 selalu dilanda berbagai persoalan internal. Masalah itu menyangkut hubungan antara fraksi-fraksi partai politik pendukung pemerintah yang tergabung dalam KIH dan fraksi non pemerintah, KMP.