Media massa memegang peran yang sangat penting sebagai mitra strategis bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD memahami peran media sebagai pilar keempat dalam kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia.
Hal itu dikemukakan Ketua DPD Irman Gusman dalam workshop bertema “Peningkatan Dukungan kepada DPD RI Melalui Penguatan Komunikasi dengan Media” di kompleks DPD, Senayan Jakarta, Rabu (17/12).
Acara dua hari ini merupakan bentuk atensi DPD kepada masyarakat dan daerah, karena kegiatan ini bertujuan membuat para staf ahli anggota DPD mampu mengemas isu lokal yang memiliki dampak di tingkat nasional.
Turut hadir memberikan materi kepada para staf ahli DPD itu adalah sejumlah pemimpin redaksi, di antaranya Pemimpin Redaksi Suara Pembaruan, INVESTOR Daily, dan Beritasatu.com, Primus Dorimulu.
Irman mengatakan, 10 tahun usia DPD masih tergolong sangat muda. Namun, dalam rentang waktu itu, eksistensi DPD relatif terpublikasi di sejumlah media massa, baik yang berbasis di ibu kota negara maupun di daerah-daerah.
Irman mengakui, perjuangan merebut hati pers memang tidak gampang. Untuk menjadi media darling, DPD harus kerja, kerja, dan kerja.
Menurut Irman, media telah memberitakan menteri-menteri Kabinet Kerja yang mengikuti rapat-rapat di lembaga tersebut. Sekitar separuh menteri Kabinet Kerja mengikuti rapat-rapat di DPD, menyusul imbauan Presiden Jokowi kepada para pembantunya untuk tidak memenuhi undangan rapat di DPR, sebelum kisruh Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mereda.
Di masa sidang ini, alat kelengkapan dewan (AKD) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama mitra-mitra kerja, seperti kementerian/lembaga dan pakar/akademisi dan aktivis. Tujuannya untuk memperoleh penjelasan umum atas pelaksanaan undang-undang tertentu, pelaksanaan program kerja tahun 2014, dan rencana program kerja tahun 2015.
Diakui Irman, DPD tidak bisa berdiri sendiri, bekerja sendiri, termasuk dalam hal penguatan kelembagaan. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah mengundang partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya agar bisa secara lebih aktif bersama-sama memperjuangkan kepentingan daerah melalui saluran dan instrumen yang bisa dilakukan bersama DPD.
"Media massa memegang peran yang sangat penting sebagai mitra strategis bagi DPD. Kita memahami peran media, pers sebagai pilar keempat, the fourth estate dalam kehidupan sosial-ekonomi," katanya.
Pers, sambung Irman, bisa memainkan peran penting dalam pengembangan kehidupan sosial ekonomi dan politik masyarakat. Media massa merupakan instrumen untuk mengomunikasikan ide, pesan, dan program kerja politik.
"Media massa terbukti powerful sebagai saluran untuk memengaruhi khalayak dan berandil dalam pembentukan opini publik. Relasi antara lembaga politik seperti DPD dengan media massa tersebut penting bukan semata-mata agar kinerja DPD terpublikasikan. Lebih dari itu, DPD juga mengharapkan lebih banyak pihak yang terlibat untuk bersama-sama menguatkan sistem kelembagaan yang efektif dan efisien sebagaimana yang kita cita-citakan. Kita harus mengupayakan publik menjadi tahu dan mengerti berkembang menjadi publik yang berminat dan seterusnya menjadi publik yang ikut terlibat," ucapnya.
Disebutkan, jenis dan intensitas informasi yang diterima publik pada akhirnya menentukan cara pandang mereka terhadap sebuah isu atau persoalan. Sebagian ahli menyebut bahwa media mampu memengaruhi apa saja yang perlu dipikirkan oleh publik, bahkan sampai pada memengaruhi cara publik untuk berpikir.
Irman menegaskan, media massa menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Bukan hanya media mainstream, tetapi juga media baru. Workshop ini mengangkat tema penguatan komunikasi dengan media.
"Mengapa kami mengundang staf ahli anggota DPD RI? Karena mereka melekat pada diri masing-masing senator. Merekalah yang mengikuti kegiatan DPD RI dalam menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah," katanya.
DPD, sambung Irman, memosisikan staf ahli anggota DPD di garda depan dalam berkomunikasi dengan media. Setiap senator membutuhkan dukungan insan pers dan kegiatan DPD tidak mungkin tersiar ke konstituen, tanpa publikasi.
"Inilah bentuk pertanggungjawaban moral dan politis para senator kepada masyarakat dan daerahnya. Kiprah para senator yang baik tentu saja akan mengangkat citra DPD," katanya.
