Kesepakatan Pemerintah untuk menalangi dana untuk warga Sidoarjo korban lumpur dinilai sebagai solusi yang terbaik bagi semua pihak.

Menurut Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun, kesepakatan Pemerintah untuk menalangi dana bagi Lapindo tentu tidak gratis.

"Ada jaminan. Dan jaminan itu berupa aset tanah," kata Misbakhun di Jakarta, Senin (22/12).

"Ada transaksi jual beli antara PT.Lapindo dengan warga yang punya tanah dibebaskan. Transaksi jual beli bersertifikat dan ada akte jual belinya, sehingga itu yang dijaminkan Lapindo kepada Pemerintah. Artinya, Pemerintah memmberikan talangan itu tidak gratis dan ada jaminan asetnya."

Menurutnya, hal itu adalah sebuah jalan keluar baik agar hak warga di sana tidak hilang. Dengan dana talangan itu, permasalahan pun cepat selesai.

"Ini menurut saya skema terbaik yang bisa dilakukan baik pemerintah maupun PT.Lapindo," kata dia.

Untuk diketahui, Lapindo memegang sertifikat setidaknya 6000-an hektar tanah yang terkena dampak semburan lumpur perusahaan itu. Pihak Pemerintah menaksir harga pasarnya mencapai Rp 3,5 triliun. Di atas tanah itu, juga terdapat sejumlah pompa untuk keperluan pengeboran.

Pemerintah menyerahkan Rp 781 miliar untuk menalangi pembayaran tanah milik warga dimaksud. Apabila dalam empat tahun pihak Lapindo gagal bayar, maka otomatis tanah-tanah itu menjadi milik negara.