Ketua Komisi C DPRK Pidie, Drs Isa Alima, meminta kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pidie, untuk menghidupkan Terminal Terpadu Sigli. Salah satu caranya yang ditawarkan, Pemkab harus memindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan Iskandar Muda ke terminal tersebut.
“Saya rasa mengarahkan PKL yang kini berjualan di pinggir jalan Iskandar Muda salah satu solusi guna menghidupkan terminal termadu siang maupun pada malam hari. Sangat disayangkan terminal yang dibangun dengan dana APBK 2006 Rp 1,6 miliar, sejak diresmi tahun 2008 hingga kini masih berfungsi dengan baik dan kumuh,” kata Ketua Komisi C DPRK Pidie, Isa Alima kepada Serambi, Minggu (4/1).
Kata politisi Partai Gerindra itu, sarana toko merupakan tempat usaha telah dibangun di terminal terpadu itu untuk para pedagang. Dinas terkait bisa menggratiskan sewa toko selama setahun untuk PKL demi membnagun usaha mereka. Artinya pedagang hanya dibebankan membayar iuran listik dan air pipa PDAM.
“Tahun kedua barulah dinas mengambil sewa toko dari pedagang. Kalau tidak dilakukan kebijakan seperti itu, sulit aktivitas di terminal itu hidup,”ujar anggota DPRK Pidie itu. Apalagi, kini 50 unit toko di Terminal Terpadu Sigli telantar dan rusak akibat tidak ditempati. Padahal tambahnya, toko tersebut merupakan aset Pemkab Pidie.
Kata Isa Alima, jika Dishubkominfo Pidie mampu menarik PKL ke terminal terpadu, maka denyut ekonomi di terminal tersebut akan hidup. Pada bagian lain, Isa Alima juga mengatakan, keberadaan PKL yang kini menjamur sejak tiga bulan terakhir di pinggir jalan sangat mengganggu keindahan pusat pasar Sigli. Tak hanya itu, katanya, ruas jalan Isaknadar Muda menjadi sempit sehingga terganggu pengguna jalan.
“Kami bukan mengusir PKL, tapi PKL harus menggelar dagangan di lokasi yang telah ditentukan Pemkab, untuk menjaga keindahan Sigli. Kan tidak bagus jika di sepanjang jalan penuh sesak dengan PKL,” kata Isa Alima.
Harus diperbaiki
Kepala Dishubkominfo Pidie, Drs Muchtar, kepada Serambi kemarin menjelaskan, untuk menghidupkan Terminal Terpadu Sigli harus dilakukan perbaikan toko. Kini 25 toko milik Pemkab, hanya 11 unit toko kondisinya bagus dan masih disewakan. Sementara sisa 14 toko kondisinya rusak pintu dan dinding. Sebenarnya, kata dia, jumlah toko di terminal 50 unit. Terdiri dari 25 toko milik Pemkab dan sisanya milik pihak ketiga.
Kata Muchtar, pihaknya telah mengusulkan dana perbaikan toko pada APBK tahun ini, tapi dipnagkas dewan dengan alasan dana APBK banyak mengalir untuk pembangunan desa. “Kita akan mengusulkan dana rehab toko tahun depan. Usulan dewan sangat bagus mengarahkan PKL ke terminal, tapi toko di terminal harus diperbaiki lebih dahulu untuk kenyamanan pedagang,” katanya.
