Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

Kondisi Sosio-Kultural dan Struktural Jadi Tantangan Politik Kebhinekaan

Direktur Riset Maarif Institute Ahmad Fuad Fanani mengungkapkan ada dua kondisi yang menjadi tantangan dalam menjalankan politik kebhinekaan di Indonesia. Kedua kondisi tersebut adalah sosio-kultural dan struktural.

"Ada dua tantangan politik kebhinekaan di Indonesia," ujar Fuad dalam diskusi yang diselenggarakan Maarif Institute untuk mengupas Jurnal Maarif dengan tema "Politik Kebhinekaan di Indonesia: Tantangan dan Harapan" di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (13/1).

Hadir dalam diskusi tersebut anggota DPR RI Komisi VIII Jalaluddin Rakhmat dan Pendeta Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Jeiry Semampao.

Tantangan sosio-kultural, jelas Fuad tampak dalam kondisi masyarakat yang berperilaku intoleran terhadap kelompok lain. Dia mencontohkan bagaimana masyarakat belum menerima dan menyalahkan pihak lain, seperti Ahmadiyah, Syi'ah dan kelompok minoritas lainnya. "Sebagian masyarakat Indonesia belum bisa menerima pemimpin dari kelompok minoritas, meskipun hal itu dijamin oleh konstitusi," katanya.

Bahkan kata Ahmad, dirinya pernah melihat stiker yang tertempel di kendaraan berbunyi Buanglah syiah pada tempatnya. Kata yang seharusnya berbunyi sampah tersebut di ganti dengan syiah "Itu merupakan sebuah ironi dan sebuah paradoks yang terjadi," kata dia.

Sedangkan tantangan struktural, lanjutnya berasal dari negara melalui produk-produk hukum yang diskriminatif khususnya terhadap kelompok minoritas.

"Hambatan struktural terlihat dalam produk-produk hukum, seperti undang-undang (UU), peraturan daerah (perda) yang diskriminatif sehingga melegalkan perbuatan yang mencederai kebhinekaan," urainya.

Meskipun menghadapi dua tantangan tersebut, Fuad mengaku masih optimistis memandang perkembangan politik kebhinekaan di Indonesia. Harapan tersebut, muncul dengan melihat kultur masyarakat Indonesia yang bisa hidup rukun dan damai bersama kelompok lainnya. Apalagi visi-misi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menempatkan intoleransi sebagai masalah pokok bangsa ketiga.

"Model Islam Indonesia yang moderat dan sejuk yang berbeda dengan Islam ala Arab, juga merupakan modal besar bagi Indonesia untuk menyemai politik kebhinekaan," tuturnya.

Diposting 14-01-2015.

Berita (1)

Dia dalam berita ini...

Jalaludin Rakhmat

Anggota DPR-RI 2014
Jawa Barat II