Kepala Puskesmas Medan Denai mengeluhkan buruknya infrastruktur Puskesmas di daerahnya. Karena itu kami minta DPRD Medan memfasilitasi pada pemerintah untuk dilakukan perbaikan infrastruktur di daerahnya.

Hal ini dikemukakan Kepala Puskesmas Medan Denai Budi Ikhsan dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi B DPRD Kota Medan di kantor Dinas Kesehatan Kota Medan, Rabu (14/1).

Dikatakannya, tahun ini cukup tinggi tekanan, ekspektasi masyarakat atas pelayanan Puskesmas.

"Kami sebagai pelayan kesehatan, satu sisi masyarakat, ingin berkomptisi bagus dengan layanan publik yang baik tetapi kenyataannya berbanding terbalik dengan infrastuktur yang ada sekarang ini sangat memprihatinkan. Bagaimana kami ingin bekerja baik sementara atap bocor dan kalau hujan turun kantor kami banjir," ujarnya sembari mengharapkan Komisi B bisa menjembatani pada pemerintah agar segera dilakukan perbaikan.

Rombongan Komisi B dipimpin Wakil Ketua Modesta Marpaung didampingi Sekretaris HT Bahrumsyah, Anton Panggabean, Surianto,Wong Chun Sen, Jumadi, Edwad Hutabarat dan Beston Sinaga diterima Kadis Kesehatan Usma Polita beserta staf dan 80 Kepala Puskesmas se-Kota Medan di aula kantor dinas.

Sekretaris Komisi B HT Bahrumsyah yang memandu kunjungan kerja mengutarakan tahun 2014 dianggarkan Rp41 miliar untuk seluruh Puskesmas se-Kota Medan.

Di mana berkisar 40-60 persen dialokasikan untuk biaya farmasi dan operasional Puskesmas baik dokter dan tenaga medis.

Tidak Ada Tenaga Medis

Lebih lanjut Bahrum juga mengkritisi sejumlah Puskesmas yang beroperasi 24 jam tetapi ketika masyarakat datang berobat tidak ada tenaga medisnya.

"Ini menjadi tugas Kadis Kesehatan untuk membenahi kerja tenaga medis di Puskesmas," tukasnya sembari menyampaikan ia meminta Kadis Kesehatan juga membenahi terkait penempatan tenaga medis di Puskesmas.

Sekarang ini, terjadi penumpukan tenaga medis Puskesmas di wilayah inti kota.

"Tidak ada yang mau bertugas di daerah pinggiran kota. Karena itu ke depannya dia meminta kadis kesehatan agar mengatur kembali penempatan tenaga medis puskesmasnya," tukasnya yang juga mengkritisi banyaknya puntungan rokok di Dinkes padahal Pemko Medan telah mengesahkan Perda Kawasan Tertib Rokok (KTR) yang melarang merokok di tempat umum.

Sedangkan Surianto yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra Medan mempertanyakan keberadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas yang dikabarkan sudah rusak.

“Kedepannya kami minta IPAL harus diperbaiki” tukasnya.

Permainan Rujukan

Adapun Wong Chun Sen mengkritisi adanya permainan dalam rujukan rumah sakit bagi pasien BPJS Kesehatan /Medan Sehat yang dilakukan pihak Puskesmas.

Ia mendapat laporan dari masyarakat, kalau Puskemas yang merujuk ke salah satu rumah sakit mendapat uang rujuk Rp100 ribu perpasiennya.

Wong yang juga politisi PDIP juga meminta pihak Puskesmas agar tidak merujuk pasien karena ada pesanan dari pihak rumah sakit tertentu yang menggunakan jasa preman.

Sebelumnya, ia juga menyayangkan Puskesmas yang hanya melayani pasien BPJS atau Medan Sehat yang memiliki E-KTP. Pada hal masih banyak masyarakat yangtidak memiliki E-KTP.

“Kami juga mengingatkan pihak Puskesmas dalam merujuk rumah sakit tidak hanya ke Rumah Sakit Pirngadi maupun HAdam Malik saja sehingga terjadi penumpukan pasien di dua rumah sakit tersebut. Masih banyak provider Medan Sehat atau BPJS lainnya.

Gagal

Sedangkan Edward Hutabarat dalam pertemuan itu mengutarakan saat ini ia menilai Kadis Kesehatan Kota Medan gagal memperjuangkan dan mengelola kesehatan masyarakat Medan.

Di mana, Dinas Kesehatan dinilai lamban dalam penanganan penyebaran penyakit DBD, pembenahan infrastruktur dan operasional puskesmas dan lainnya.

Hal senada juga diutarakan Anton Panggabean yang minta peta endemis DBD di Medan.

Dengan peta tersebut seharusnya Dinkes Medan bisa mengantisipasi mewabahnya DBD di Medan yang mengambil korban jiwa.

“Fogging seharusnya telah dilakukan jauh-jauh hari bukannya saat sudah jatuh korban. Ini merupakan kegagalan Dinkes," tegasnya.

Kadis Kesehatan Kota menjawab masukan dan kritikan dari dewan mengutarakan akan membahas itu secara internal dan menindak lanjutinya.