Karena tidak menerima gaji selama sebulan terakhir ini, belasan karyawan Percetakan Rakyat Papua (PRP) terpaksa mengadu ke DPR Papua pada Selasa (10/2) kemarin. Kedatangan para karyawan, yang mewakili puluhan karyawan PRP ini diterima langsung oleh Ketua DPR Papua Yunus Wonda.

Usai pertemuan tertutup dengan Ketua DPR Papua, Richard Rumbai perwakilan karyawan yang berprofesi sebagai Sales marketing menyatakan, kedatangan mereka ke DPR Papua untuk mengadukan persoalantak terbayarnya gaji karyawan pada bulan Januari 2015 ini.

Selain itu, kata Richard, pihaknya bersama karyawan lainnya mengadukanke ketua DPR Papua terkait adanya dana yang tak bisadipertanggungjawabkan, yang mana dana tersebut sekitar Rp2 miliar dandugaan tersebut sudah pernah disampaikan ke pihak Kejaksaan dan Polda Papua, namun hingga kini tak ada perkembangan lanjut.

 

“Kami serahkan aspirasi kepada Ketua DPR Papua mengenai manajemen PRPyang tidak memberikan pembinaan baik sampai ditingkat bawah. Diawalbulan ini saja kami belum terima gaji, sementara ketika ditanyakan pihak manajemen menyatakan kas kosong,” katanya kepada wartawan usaimelakukan pertemuan.

Richard mengungkapkan, bahwa penyampaian aspirasi itu kepada Ketua DPR Papua agar ditindaklanjuti kepada Pemerintah atau mengecek langsungkondisi manejemen yang dinilai sudah kurang sehat.

“Kami ada sekitar 70 karyawan, dan Januari ini kami belum digaji danbisa juga Februari juga tidak digaji. Padahal, kami kerja tapi tidakada uang, karena sampai sekarang dibilang kas kosong. Selama inimungkin dapat pekerjaan, tapi dikerjakan di luar sehingga uang tak masuk ke kas perusahaan tapi dikatakan kas perusahaan kosong,” katanyamengeluh.

Usai mendapat pengaduan itu, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda langsungmendatangi kantor PRP, guna melihat langsung kondisi di perusahaan itu. Apalagi, PRP merupakan  asset Pemerintah Provinsi Papua.

“Harus melihat bagaimana semangat dari pada manajemen untuk lebihmemajukan dan menyemangati karyawan agar mereka bisa kerja denganbaik. Ini kembali kepada manajemen. Hak-hak karyawan dan sebagainyaharus diantisipasi. Jangan sampai karyawan tak mau bekerja lantarantidak digaji,” katanya.

Sementara Direktur PRP, Hendrik Abidondufu ketika dihubungi viateleponnya mengakui bahwa karyawan tidak terima gaji selama satubulan. “Itu betul, mereka tidak terima gaji pada bulan Januari ini.Saya saja tidak terima gaji sejak bulan November 2014 lalu sampaisekarang, begitu juga Komisiaris,” katanya.

Menurutnya, hal ini terjadi sebab pendapatan perusahaan tidak sebanding dengan operasional perusahaan, sehingga terkait hal ini pihaknya akan berbicara dengan Holding Company agar membuka solusi tentang penerimaan perusahaan dengan operasionalperusahaan.

Ia menuturkan, selama ini terus memperjuangkan agar perusahaan PRPtetap berjalan dan mendapatkan hasil yang baik, begitu juga parakaryawan. “Nah, ini juga kita bicarakan ke Holding, agar perusahaan inibisa dirubah dan karyawan bisa digaji,”  tutupnya.