Pemkab dan DPRK Tak Punya Niat Membesarkan UGP

 Anggota DPR-RI asal Gayo, Ir. H. Tagore Abu Bakar merasa prihatin terhadap kondisi Universitas Gajah Putih (UGP) Take­ngon saat ini. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah dan Dewan Perwakilan Rak­yat Kabupaten (DPRK) tak memiliki niat untuk membesarkan kampus kebanggaan orang Gayo itu.

“Saya prihatin, mendapat informasi bahwa apabila sampai dengan tenggat waktu pada bulan April mendatang, UGP belum meme­nu­hi syarat izin operasionalnya maka kampus akan dita­rik,” kata Tagore. Tagore  Abu Ba­kar diundang pada acara seminar sehari yang bertema “Meningkatkan Kualitas SDM Da­lam Rangka Menge­lola SDA Aceh Te­ngah dan Bener Meriah” di Ta­ke­ngon, Kamis (5/3).

“Saya heran, kok lahan 50 hektar saja tidak sanggup diberi­kan untuk peningkatan UGP. Padahal itu merupakan syarat penege­rian kampus yang harus mempunyai lahan 50 hektar. Ini berarti Pemkab dan DPRK tak punya niat membesarkan­nya (UGP),” ujar Tagore Abu Bakar. Disebutkan, dalam me­ngu­rus negeri Gayo yang katanya kepi­ngan tanah surga, tak perlu banyak cerita. Yang perlu dilakukan adalah aksi. “Tak perlu ber­ce­rita, tanah kepingan surga tapi isinya nera­ka, masalah adat Gayo, Kerajaan Gayo tidak perlu omong, yang pen­ting mana aksi­nya,” ketus Tagore.

Ia mengaku mengaku pulang ke Gayo seka­ligus untuk me­ninjau kondisi Honorer K-2 serta memantau penempatan peja­bat di daratan tinggi Gayo itu.

Di sektor pertanian, untuk meningkatkan produksi pertanian di Gayo dalam hal ini kopi, Tagore mengatakan bahwa produksi kopi Gayo harus terus ditingkatkan. Dalam satu hektar kebun kopi biasanya hanya menghasilkan 750 kg, harus mencapai 1,2 ton setiap tahunnya. Untuk menunjang produksi kopi dalam ming­gu ini dirinya akan membentuk Lembaga Perlindungan Kopi Gayo.