Anggota DPR-RI asal Gayo, Ir. H. Tagore Abu Bakar merasa prihatin terhadap kondisi Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon saat ini. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) tak memiliki niat untuk membesarkan kampus kebanggaan orang Gayo itu.
“Saya prihatin, mendapat informasi bahwa apabila sampai dengan tenggat waktu pada bulan April mendatang, UGP belum memenuhi syarat izin operasionalnya maka kampus akan ditarik,” kata Tagore. Tagore Abu Bakar diundang pada acara seminar sehari yang bertema “Meningkatkan Kualitas SDM Dalam Rangka Mengelola SDA Aceh Tengah dan Bener Meriah” di Takengon, Kamis (5/3).
“Saya heran, kok lahan 50 hektar saja tidak sanggup diberikan untuk peningkatan UGP. Padahal itu merupakan syarat penegerian kampus yang harus mempunyai lahan 50 hektar. Ini berarti Pemkab dan DPRK tak punya niat membesarkannya (UGP),” ujar Tagore Abu Bakar. Disebutkan, dalam mengurus negeri Gayo yang katanya kepingan tanah surga, tak perlu banyak cerita. Yang perlu dilakukan adalah aksi. “Tak perlu bercerita, tanah kepingan surga tapi isinya neraka, masalah adat Gayo, Kerajaan Gayo tidak perlu omong, yang penting mana aksinya,” ketus Tagore.
Ia mengaku mengaku pulang ke Gayo sekaligus untuk meninjau kondisi Honorer K-2 serta memantau penempatan pejabat di daratan tinggi Gayo itu.
Di sektor pertanian, untuk meningkatkan produksi pertanian di Gayo dalam hal ini kopi, Tagore mengatakan bahwa produksi kopi Gayo harus terus ditingkatkan. Dalam satu hektar kebun kopi biasanya hanya menghasilkan 750 kg, harus mencapai 1,2 ton setiap tahunnya. Untuk menunjang produksi kopi dalam minggu ini dirinya akan membentuk Lembaga Perlindungan Kopi Gayo.