Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan kisruh yang mendera partainya dan berbagai persoalan di Indonesia belakangan ini disebabkan oleh ketidakrasionalan Pemerintah dalam bersikap dan mengambil tindakan, hingga menjalar ke semua unsur pemerintahan.

"Ini kan semuanya dimulai dari sikap dan tindakan Pemerintah yang tidak rasional. Bermula ketika Pemerintah mengeluarkan kebijakan 3 kartu yang langsung dieksekusi tanpa dibicarakan dengan DPR sebagai lembaga yang memberikan persetujuan anggaran," ujarnya ketika dihubungi, Rabu (18/3).

Persetujuan DPR, lanjut Tantowi, diperlukan karena sebagai pihak yang mewakili rakyat, anggota DPR berhak mengtahui berbagai aspek dari program Pemerintah yang membutuhkan pembiayaan negara.

"Sebelum DPR memberi persetujuan, kita cari tahu dulu apakah program itu diperlukan, layak dan bermanfaat buat rakyat? Apakah bisa dilaksanakan langsung atau bagaimana dengan program yang sudah ada, apakah akan bersinggungan? Karena semua tidak rasional, jadinya berantakan seperti sekarang," tambahnya.

Ketidakrasionalan pun berlanjut ketika Pemerintah memutuskan menaikan harga BBM bersubsidi di tengah turunnya harga minyak dunia. Berbagai desakan agar Pemerintah mengoreksi keputusannya pun awalnya tidak didengarkan.

"Ketidakrasionalan lanjut lagi ketika Presiden meminta persetujuan DPR untuk mengangkat Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Namun, begitu dapat persetujuan,Jokowi batal melantik, dan malah menunjuk Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri, yang kemudian ditunda juga," timpalnya.

Persoalan belum berhenti karena setelah grasi ditolak, enam terpidana mati kasus narkoba yang seharusnya langsung bisa dieksekusi, ternyata ditunda tanpa alasan yang jelas.

Selain itu, Tantowi melihat banyak lagi ketidakrasionalan Pemerintah. Yang paling mutakhir adalah masalah Golkar. Munas Bali yang diikuti semua DPD I dan DPD II dan tidak ada satupun yang berhalangan, justru tidak diakui Pemerintah.

"Sementara Munas Jakarta yang pemegang mandatnya tidak kuorum, malah diakui. Jadi, akibat ketidakrasionalan Pemerintah, hubungan antar lembaga juga kisruh, dan semakin hari semakin tidak rasional," tandasnya.