Gaji fantastis yang didapatkan pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI ternyata mulai mendatangkan kecemburuan dari anggota DPRD DKI Jakarta.
Kecemburuan itu terungkap melalui pernyataan Ketua Fraksi Partai Nasdem, Bestari Barus dalam rapat pembahasan hasil evaluasi APBD 2015 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas tentang hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar Rabu 18 Maret 2015.
Dalam pembahasan tersebut, Bestari mengatakan, kenaikan tunjangan PNS seharusnya diikuti dengan kenaikan tunjangan anggota DPRD DKI. "Jadi, jangan cuma launching Rp30 juta. Kalau saya sih maunya Rp70 juta," ujarnya
Bahkan, Bestari berusaha membandingkan gaji dewan di Tangerang dengan gaji dewan di Jakarta. "Tunjangan dewan di Tangerang saja dapat Rp35 juta. Masa di Jakarta yang demikian hebatnya cuma dapat Rp27 juta," ujarnya.
Bestari Barus adalah salah satu anggota Banggar DPRD, yang menilai tunjangan PNS DKI sebesar Rp16,55 triliun dengan termasuk di dalamnya Rp10 triliun, merupakan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Dinamis tidak wajar.
