Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

Kecewa Permen Susi, Nelayan Pandeglang Curhat ke Fraksi PKB

sumber berita , 29-03-2015

Sekitar 20-an orang perwakilan nelayan asal Panimbang, Pandeglang, Banten, mengadukan Menteri Susi Pudjiastuti ke Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR. 

 

Mereka melaporkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat yang dinilai bukan hanya merugikan, tapi telah mematikan sumber penghidupan nelayan.

 

"Peraturan menteri Susi ini seperti sudden death bagi kami. Permen tiba-tiba dikeluarkan, tidak ada sosialisasi, tidak memberikan jalan keluar, langsung melakukan generalisasi semua pukat dilarang untuk penangkapan ikan," kata perwakilan nelayan, Bambang Wicaksono.

 

Demikian keterangan pers FPKB DPR RI yang diterima wartawan di Jakarta, Minggu (29/3).

 

Dijelaskan, kehadiran puluhan nelayan tersebut diterima langsung oleh Ketua Fraksi PKB Helmy Faishal Zaini, anggota Komisi IV Daniel Johan, dan Chusnunia Chalim.

 

Menurut Bambang, sebenarnya ada banyak jenis pukat yang dipakai nelayan sebagai alat tangkap ikan di laut. Seperti payang atau pukat kantong, aneka jaring insang, jaring udang, cantrang, sondong, trawl, dan pukat harimau. Namun, tidak semua jenis pukat tersebut merusak lingkungan sebagaimana dijadikan alasan pelarangan.

 

"Kebanyakan nelayan kecil seperti kami hanya menggunakan cantrang. Tapi, itu juga dilarang. Beberapa nelayan lain juga ditangkap karena masih memakai itu. Padahal cantrang sudah menjadi alat tangkap kami puluhan tahun dan sudah menjadi sumber penghidupan selama ini," ujarnya kecewa.

 

Seorang nelayan lain, Marsidi mengaku siap memfasilitasi Menteri Susi Pudjiastuti melaut untuk melihat langsung proses tangkap ikan menggunakan cantrang. Itu pun jika menteri yang konon pengusaha ikan ini masih ngotot tidak mau mencabut atau merevisi Permen No 2 tentang larangan penggunaan pukat sebagai alat tangkap ikan.

 

Menanggapi aduan tersebut, Helmy Faishal Zaini mengatakan, pihaknya bisa memahami keluhan para nelayan. Kecemasan nelayan-nelayan kecil untuk melaut hanya lantaran takut ditangkap menurutnya tidak boleh terjadi di negara merdeka manapun. 

 

Menteri PDT di era presiden SBY ini mendesak Menteri Susi agar segera memberikan penjelasan tertulis baik itu berupa juklak atau juknis terkait jenis pukat apa saja yang dilarang.

 

"Kalau aduan nelayan-nelayan ini tidak didengar kami akan layangkan surat protes keras langsung ke bu menteri. Sebagai pengusaha ikan yang pernah dekat dengan nelayan mestinya beliau jauh lebih peka dengan masalah seperti ini," terang Helmy.

 

Sementara Daniel Johan memastikan bakal menyampaikan langsung aduan para nelayan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan pada rapat kerja Kamis (2/4) mendatang. "Sebenarnya Menteri Susi sudah berjanji akan meninjau ulang Permen itu. Dan, pada Kamis mendatang dalam Rakerj akan kami tagih janji tersebut," pungkas Daniel.

 

Gelombang penolakan terhadap pemberlakukan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KKP) RI nomor 2 tahun 2015, tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) juga terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, itu termasuk dari para nelayan di Kabupaten Brebes dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

Diposting 30-03-2015.

Mereka dalam berita ini...

A. Helmy Faishal Zaini

Anggota DPR-RI 2014
Nusa Tenggara Barat

Daniel Johan

Anggota DPR-RI 2014
Kalimantan Barat

Chusnunia Chalim

Anggota DPR-RI 2014
Lampung II