Sekretaris Fraksi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) Bambang Soesatyo mengungkapkan ada politik pecah belah ala Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk menggembosi kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Menurutnya, KIH melakukan ini untuk menaikan bargaining posisition atau posisi tawar mereka terhadap Presiden Joko Widodo.

"Selama ini, kendati telah mendapatkan beberapa kursi menteri dalam kabinet dan direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan BUMN serta konsesi bisnis triliunan. Tampaknya mereka (bagian dari KIH) belum merasa puas dan ingin menguasai presiden," ujar Bambang dalam rilis yang diterima Beritasatu.com, Minggu (12/4).

KIH, kata Bambang kerap geram dan galau karena sampai saat inimerasa sulit mengatur presiden. Kondisi tersebut tampak jelas dalam pidato Megawati di Kongres PDIP di Bali kemarin yang berkali-kali menekankan bahwa para anggota DPR, Menteri termasuk presiden adalah petugas partai dan harus tunduk pada aturan, misi dan visi partai.

"Mengapa mereka sulit menundukkan presiden? Karena suara mereka di parlemen tidak terlalu kuat dibandingkan dengan kekuatan KMP. Apalagi hubungan presiden dengan KMP belakangan mulai lengket," tandasnya.

Bambang menuturkan, terutama saat pembahasan APBN-P 2015. KIH ketika itu, lanjutnya berusaha untuk mengulur-ulur waktu. Namun mereka akhirnya tidak berdaya karena KMP di parlemen kompak membantu pemerintah dan presiden untuk mengutamakan kepentingan rakyat dengan mengesahkan APBN-P 2015 tepat waktu.

"Bagaimana cara menggembosi kekuatan KMP di parlemen agar posisi tawar mereka tinggi dihadapan presiden? Ya dengan politik pecah belah ala Belanda dulu," katanya.

Lebih lanjut, Bambang menggambarkan praktik politik pecah belah ala KIH. Menurutnya, KIH berhasil memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan yang diberikan UU kepada Menkumham sebagai petugas partai untuk memecah belah partai PPP dan partai Golkar serta membentuk kepengurusan ganda.

"Jadi, sebenarnya sederhana sekali untuk menyimpulkan tentang apa yg terjadi dari praktik 'politik belah partai' saat ini. Yakni, kerakusan atas keinginan menguasai 'kekuasaan istana' seluruhnya termasuk presiden dengan memaksanya tetap menjadi petugas partai," pungkasnya.