DPRD Kabupaten Ketapang, Rabu (2/2) besok akan menggelar rapat dengar pendapat terkait permasalahan pemotongan gaji sekitar 35 dosen di Politeknik Ketapang (Politap). Hal ini sebagai langkah mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dalam institusi tersebut.“Dalam kegiatan itu juga diharapkan juga membahas bagaimana ke depannya masalah Politap,” ujar Budi Mateus, wakil Ketua DPRD Ketapang, Senin (31/1), kepada wartawan. 

Budi mengatakan bahwa DPRD Ketapang akan mengambil solusi bagaimana ke depannya keseluruhan Politap tersebut dapat berjalan baik. Pihak-pihak yang diundang antara lain Direktur Poltap, para dosen beserta staf, termasuk juga pihak Yayasan Pangeran Iranata. “Dalam pertemuan tersebut diharapkan bisa ‘buka-bukaan.’ Tentunya ini demi kebaikan dari Politap ke depannya,” ujar Budi.Legislator PDI Perjuangan tersebut menyayangkan jika memang persoalan pemotongan gaji benar-benar terjadi. Dia memandang hal ini sebagai sebuah ketidakberesan. Berbagai dampak negatif dimunculkan akibat persoalan tersebut. Proses belajar mengajar di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Ketapang tersebut sedikit terganggu. Dia khawatir, jika persoalan tersebut dibiarkan berlarur-larut, menyulitkan upaya untuk menghasilkan akademisi cerdas.

“Pihak Direktur maupun Yayasan kan nantinya bisa menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi (pemotongan, Red)? sehingga kalaupun alasannya bisa masuk akal, tentunya itu bisa menjadi pertimbangan tersendiri,” kata Budi.Hingga saat ini Budi mengungkapkan bahwa dari dosen ataupun karyawan perguruan tinggi tersebut, sebanyak 35 orang yang telah melaporkan ke DPRD mengenai pemotongan gaji yang mereka alami. Para wakil rakyat memandang ini sebagai sebuah persoalan dan berharap agar dapat dicari jalan keluar. (fah)