Aspirasi masyarakat Desa Sungai Pelang yang melakukan auidensi di DPRD Ketapang, Senin (22/11) menegaskan semenjak perusahaan beroperasi maka air diu kawasan itu meluap. 

Dampak dari itu semua ditanggung oleh masyarakat baik mental maupun material. Karena itulah, Jamhuri Amir SH, Wakil Ketua DPRD Ketapang meminta agar pertemuan dijadwalkan ulang dan pihak perusahaan dipanggil, dan dilibatkan dalam pertemuan. “Jangan seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, perusahaan yang dipanggil hadir hanya staf perusahaan  tapi tak bisa memberikan keputusan,” kata Jamhuri Amir SH.

Perlunya dihadirkan pihak perusahaan didukung oleh Kasdi legislator PDI-P. Pokok persoalan yang hadapai masyarakat Sungai pelang dilihatnya  tak hanya terkait dengan saluran air, maupun  dialihfungsikan lahan, sehingga air masuk areal persawahan. “Kita mohon audiensi yang akan datang dihadirkan PT Limpa Sejahtera sebagai pemilik perusahaan sawit di Sungai Pelang,” kata Kasdi.

Pentingnya pihak perusahaan dihadirikan juga dikatakan Ir.Paulas Tan. Menurutnya, masyarakat datang ke DPRD karena perlu solusi. Apalagi dikatakan, bahwa adanya amdal yang tak disosialisasikan ke masyarakat. Maka, hal ini perlu segera ditindaklanjuti. “Masyarakat datang kesini minta saran, saya pikir perlunya hutan desa itu juga salah satu saran, karena itu pertemuan ini perlu penjadwalan kembali,” kata Paulus Tan.

Dalam kesempatan itu, Heronimus menilai perlu pihak perusahaan dihadirkan. Sebab, sepengathuan dirinya, banjir yang terjadi karena adanya kerusakan hutan. Akibat hutan rusak maka air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pendangkalan sungai. Pendangkalan sungai ini salah satu penyebab dari banjir. Dari pemantauan Heronimus selama ini, perkebunan sawit ada dimana-mana. 

Pendangkalan sungai ini juga terjadi akibat banyaknya kebun sawit. Karena itulah, perusahaan harus bertanggungjawab pada persoalan banjir  yang terjadi selama ini. Kalau mengandalkan pada APBD, tak hanya biaya yang terbatas tetapi realisasinya juga baru bisa dilakukan bulan Juli. Ketika itu, sudah masuk musim kemarau. Sedangkan persoalan banjir itu perlu dilakukan dengan cepat. “Pihak perusahaan harus dihadirkan, mereka harus bertanggungjawab, dan kita juga harus minta pertanggungjawaban dari perusahaan,” kata Heronimus. (ndi)