Anggota Komisi V DPR, Nusyirwan ‎Soejono, mengatakan, rencana program Kereta Cepat, baik jurusan Jakarta-Surabaya maupun jurusan Jakarta-Bandung, harus sinkron dengan Rencana Induk Perkeretapian Nasional.

Dia mengingatkan, proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang saat ini sedang proses konstruksi juga melalui studi yang sesuai dengan Rencana Induk. Terkait dengan itu, dia juga ‎mengingatkan Menteri BUMN, Rini Soemarno berkaitan dengan MoU Perbankan Tiongkok untuk Program Infrastruktur di Indonesia.

"Tidak tepat bila ‎menteri BUMN kalau tinjauannya hanya berdasarkan aspek pembiayaan atau koorporasi saja, tetapi harus sinkron dengan teknologi yang sesuai untuk Indonesia dan bermanfaat bagi jasa konstruksi nasional," kata Nusyirwan, di Jakarta, Minggu (26/4).

Untuk itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan di Komisi V DPR yang membidangi perhubungan itu menyebutkan, sangat penting melakukan koordinasi dengan kementerian sektor teknis.

"Pengalaman pembangunan Jembatan Suramadu dengan pembiayaan dari Tiongkok tidak memberikan catatan positif. Demikian pula dengan pengadaan bus Trans Jakarta," tegasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo berkeinginan untuk mempercepat sistem transportasi perkotaan berbasis rel. Keinginan tersebut disampaikannya saat berkunjung ke Tiongkok pada akhir Maret lalu.

Hal itu mengemuka lagi saat pertemuan bilateral kedua pemerintahan di Jakarta beberapa hari lalu. Rini Soemarno mengungkapkan, Pemerintah Tiongkok sangat siap berinvestasi dalam pembangunan kereta cepat di Indonesia.

Meskipun Rini tak menyebut angka pasti terkait investasi yang ditawarkan, namun Tiongkok telah menyiapkan dana investasi melalui China Development Bank. "Mereka juga berharap dapat berinvestasi (kereta cepat di Indonesia)," papar Rini.

Terkait itu, Nusyirwan menekankan pentingnya proyek kereta cepat itu tidak semata hanya disorot dari sisi aspek pembiayaan. Namun, ujarnya, hal itu juga harus dilihat keterkaitannya dengan Rencana Induk Perkeretapian Nasional dan pelibatan kementerian sektor teknis.