Hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Komisi III DPR berubah jika disetujui dalam rapat Paripurna yang akan digelar Rabu (16/2) hari ini. Perubahan dimaksud terkait dengan mitra kerja yang selama ini terjalin. Ke depannya, lembaga pengawas hakim tersebut tidak lagi bermitra dengan Komisi III.

Namun demikian, kata Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy, Senin (13/2) kemarin, hubungan kerja Komisi III dengan KY tetap berjalan meskipun bukan dalam bentuk rapat dengar pendapat, tetapi bentuknya rapat konsultasi.

"Sebagai lembaga tinggi negara, Komisi Yudisial bukan mitra kerja alat kelengkapan dewan. Tetapi, untuk kesekjenannya, tetap sebagai mitra kerja Komisi III DPR," ujar Tjatur.

Perubahan hubungan kelembagaan KY dengan Komisi III DPR berdasarkan keputusan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, Kamis (10/2) lalu yang salah satunya menjadwalkan agenda rapat Paripurna untuk menetapkan KY tidak sebagai mitra kerja Komisi III dan penetapan Sekjen KY sebagai mitra kerja Komisi III.

Ke depannya, rapat-rapat Komisi III DPR dengan KY akan disebut dengan rapat konsultasi, bukan rapat dengar pendapat sebagaimana yang berlangsung selama ini. "Sama dengan MA dan MK," ujar Tjatur.

Menurut dia, perubahan hubungan kerja tersebut sesuai permintaan Ketua KY Eman Suparman yang disampaikan dalam pertemuan dengan pimpinan DPR, 12 Januari 2011 lalu. Ketua KY juga sempat meminta agar DPR segera membahas revisi UU KY.

Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar menyambut positif terjadinya perubahan hubungan kerja antara lembaganya dengan Komisi III DPR. Menurut Asep, perubahan hubungan kerja itu memang sejak lama digagas oleh KY.

Asep menyebut, KY merupakan lembaga negara yang sejajar dengan tujuh lembaga negara lainnya yang tidak menjalankan fungsi eksekutif, seperti Presiden, Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitus (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).