Politisi partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengatakan, meski dinilai banyak rekayasa untuk memilih SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat secara aklamasi, hal itu tidak menjadi masalah bagi calon ketua umum lainnya. Sebab, para pelaksana tugas (Plt) pengurus daerah tidak memiliki hak suara di kongres.

“Jadi semua Plt yang mereka tempatkan di DPC-DPC hal itu tidak sah. Plt itu tidak punya hak suara dan tidak bisa memilih sesuai AD/ART," ujar Pasek di Jakarta, Kamis (7/5).

Menurut Pasek, sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat bahwa Plt hanya memiliki tugas melakukan musyawarah daerah luar biasa dan musyawarah cabang luar biasa. Mereka tidak punya tugas dan hak lainnya kecuali itu musyawarah.

Pasek mengaku dirinya tidak pernah ingin melawan SBY, karena SBY adalah guru politiknya. Namun Pasek terpaksa harus maju menjadi ketua umum karena tidak ingin Partai Demokrat menjadi partai keluarga.

“Jadi jangalah merekayasa. Dunia sekarang itu tanpa batas. Hak suara orang jangan dihilang-hilangkan nanti malah pecah Partai Demokrat seperti partai lainnya," ucapnya.

Pasek mengaku, tidak ingin PD menjadi partai keluarga saja. Dia mencontohkan pengurus PD di Jawa Tengah saat ini dijabat oleh Plt yang merupakan kerabat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

"Agus Hermanto sendiri adalah adik dari mantan Ketua Umum PD Hady Oetomo yang tidak lain merupakan ipar dari Ani Yudhoyono, istri SBY. Di Jateng itu tengok saja, Pltnya kerabat Agus Hermanto dan Sukawi semua,” ujarnya..

Pasek mengaku dirinya ingin maju sebagai ketua umum hanya bermodalkan ide dan gagasan. Dia pun berjanji akan mendesentralisasikan kewenangan pilkada kepada daerah.

"Dengan demikian para pengurus DPP tidak lagi ikut-ikut menentukan siapa yang jadi calon kepala daerah. Kemarin ini ada DPC yang bertanya kepada DPP, kok yang dipilih jadi calon bupati bukan dari nama-nama yang direkomomendasikan. Ketua DPC itu langsung di Plt. Ke depan tidak lagi hal-hal seperti ini kalau saya jadi ketua umum,” paparnya.