Politisi Partai Golkar Firman Subagyo mengatakan, masyarakat dihadapkan pada berbagai praktik pemalsuan yang belum tuntas diselesaikan. Presiden Joko Widodo sebenarnya punya kewenangan mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan berbagai  persoalan tersebut sehingga tidak meresahkan masyarakat.

Firman menjelaskan, berbagai aktivitas pemalsuan, mulai dari beras palsu yang sangat meresahkan, penyelenggara umroh palsu yang membawa kabur uang jamaah, hingga wedding organizer palsu yang membawa lari ratusan juta uang para calon pengantin, perlu dituntaskan segera.

Apalagi, praktik pemalsuan sudah lama terjadi. Ironisnya, aparat penegak hukum dan pemerintah tidak mampu mengungkap secara tuntas dan menangkap para pelakunya.

"Pertanyaan mendasar adalah benarkah palsu-memalsu itu keadaan sebenarnya atau hanya isapan jempol belaka, karena akhir-akhir ini pemerintahan Jokowi-JK dihadapkan pada berbagai persoalan yang nyaris tidak mampu dituntaskan.  Mulai dari kasus KPK melawan Polri, kemudian sengketa parpol yang mengakibatkan Partai Golkar dan PPP nyaris tidak bisa ikut pilkada serentak," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR ini kepada SP, Minggu (24/5).

Menurut politisi asal Pati, Jateng ini, persoalan yang menumpuk, belum satu pun ada tanda-tanda diselesaikan. Padahal,  Presiden selaku kepala pemerintahan memiliki otoritas atas nama kepala negara mampu mengambil alih persoalan yang tidak bisa diselesaikan para pembantunya alias para menterinya.

Jokowi adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Walaupun dukungan rakyat tidak mutlak, menurut Firman, seharusnya ada keberanian mengambil keputusan tegas agar pelaksanan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

"Dari pengamatan saya, benar apa yang disampaikan Megawati bahwa Jokowi adalah petugas partai. Jadi kesimpulannya, pemilu presiden apakah indikasinya juga sebagai pemilu palsu alias banyak rekayasa," ujarnya.

Dia menjelaskan, konon katanya pemilu secara demokratis dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat hanya manghasilkan presiden palsu.