Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan memperjuangkan usulan masyarakat Flores yang menginginkan pembentukan provinsi sendiri. Jika usulan resmi sudah ada, DPD akan segera memasukkannya dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPD.
"Kami belum menerima usulannya. Kami siap berjuang kalau sudah kami terima," kata anggota DPD asal provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Garu saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kupang, NTT, Rabu (27/5).
Adrianus kunker ke Kupang bersama rombongan Komite IV DPD. Kunker untuk mengetahui kesiapan daerah di NTT terkait pelaksanaan UU Desa, khusunya masalah dana desa.
Adrianus mengemukakan pembentukan provinsi Flores sudah menjadi keharusan. Hal itu untuk mempercepat pembangunan di Flores. Selain itu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Pemekaran akan membuka lapangan pekerjaan lebih banyak kepada masyarakat. Kontektivitas antara pulau atau antara daerah juga menjadi lebih cepat," tuturnya.
Dia tidak sependapat dengan pandangan bahwa pemekaran hanya bertujuan untuk bagi-bagi jabatan di kalangan elit. Menurutnya pemekaran sebagai uapaya mempercepat pembangunan baik secara nasional maupun untuk daerah yang dimekarkan.
Sebelumnya, dalam diskusi tentang pembentukan provinsi Flores di Jakarta, Selasa (26/5) lalu, Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno mengemukakan persiapan pembentukan propinsi itu sudah berjalan. Sudah digelar dua kali kongres rakyat di Flores. Telah dibentuk pula Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores (P4KF) yang diketuai Bupati Ngada Marianus Sae dan Sekjen Adrianus Jehamat.
Hasil kongres dua kali menegaskan ada lima usulan mengenai ibukota yaitu kabupaten Nagekeo, Ende, Sikka, Manggarai Timur dan Manggarai Barat. Panitia sepakat untuk memberikan kajian kepada universitas terkemuka di Jawa. Pilihannya bisa Universitas Pajajaran, Bandung atau Institut Teknologi Bandung (ITB)
