Berulangnya kejadian kapal dan pesawat Malaysia yang melanggar perbatasan Ambalat dinilai merupakan akibat dari belum jelasnya status Ambalat ini sendiri. Komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk mempertahankan wilayah perbatasan pun kini diuji.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mengungkapkan bahwa hingga kini Ambalat masih status quo. Pulau yang jelas-jelas masuk wilayah kita berdasarkan garis batas wilayah yang mengacu kepada Konvensi PBB atas hukum laut (UNCLOS) juga diklaim oleh Malaysia berdasarkan garis batas sepihak yang mereka bikin.
"Status quo ini seringkali dimanfaatkan oleh mereka untuk testing sejauh mana Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen dalam mempertahankan wilayah tersebut," kata Tantowi saat dihubungi, Rabu (17/6/2015) malam.
Hal ini terbukti dari 9 kali pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh Malaysia dari bulan Januari hingga Mei 2015. Menurut Tantowi, pemerintah memang harus mengedepankan upaya diplomasi. Hanya saja, usaha itu belum membuahkan hasil hingga saat ini.
"Perlu diupayakan cara yang lebih tegas lagi untuk menghentikan manuver tersebut. Sekaligus memaksa mereka menghormati perjanjian tapal batas kontinen yang ditandatangani kedua negara di tahun 1969 kemudian kita ratifikasi di tahun yang sama," ujar politikus Golkar ini.
Sebelumnya diberitakan, Operasi Perisai Sakti 2015 merupakan operasi gabungan dari TNI AL dan TNI AU untuk mengamankan perairan Ambalat atas perintah Panglima TNI. Tak hanya kapal perang negara tetangga yang melanggar perbatasan, pada operasi tersebut ditemukan 9 kali pelanggaran pesawat yang dilakukan oleh pesawat asing selama periode Januari hingga Mei tahun ini.
