Panitia Khusus DPRD Kota Batu kebut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa meski ada penolakan dari sebagian Kepala Desa.
"Kami targetkan setelah konsultasi Raperda pekan ini maka sebelum Lebaran Raperda tentang Desa sudah disahkan," kata Ketua Pansus Raperda Desa, Wito Argo yang juga anggota Komisi B DPRD Kota Batu, Minggu (28/6/2015).
Raperda Desa yang kini sedang dibahas mencapai 311 pasal, dimana ada sejumlah pasal terkait pelaporan pertanggung jawaban keuangan masih harus dikonsultasikan ke Pemerintah Pusat.
Dijelaskan Wito, dalam Raperda tentang Dana Desa, bahasan utama sebenarnya ada pada kewenangan dari Kepala Desa yang selama ini berpedoman pada APBDes yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dari APBD Kota Batu, sementara Dana Desa bersumber dari APBN.
Dijelaskan Wito, Dana Desa sebesar 90 persen digunakan untuk pembangunan dan 10 persen untuk biaya operasional pemerintahan. Sedangkan untuk ADD, 60 persen untuk pembangunan dan 40 persen untuk operasional Pemerintah.
"Akibat adanya perbedaan komposisi penggunaan dana anggaran itu dirasa menyulitkan Kades. Karena bila keliru penggunaan yang tidak sesuai dengan aturan akan berkonsekuensi hukum," ujar Wito.
Pansus DPRD cukup memahami adanya penolakan terhadap Dana Desa dari para Kepala Desa di Kota Batu. Apalagi Wali Kota Batu ikut mewacanakan penolakan karena ada kekhawatiran akan banyak Kades masuk penjara.
