Pemuda Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram untuk mensalatkan jenazah koruptor. Hal ini dinilai berlebihan oleh politikus PKS yang juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

"Itu berlebihan," kata Fahri Hamzah saat ditemui wartawan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/8/2015).

Fahri berharap agar menghindari upaya untuk melakukan tindakan ekstrim terhadap proses hukum yang berjalan. Sebab, kata Fahri, saat ini Indonesia tengah mengevaluasi untuk menghadirkan aparat penegak hukum yang baik.

"Sebab kita semua sekarang ini sedang mengevaluasi bagaimana menghadirkan penegak hukum yang baik. Kita harus mengevaluasi penegakan hukum yang dasarnya itu penggunaan kewenangan yang tidak benar. Kita harus mengevaluasi penegakan hukum yang dasarnya itu penggunaan kewenangan yang tidak benar," kata Fahri.

Fahri juga mengatakan, sebaiknya lembaga negara memberikan masukan yang positif yang bisa dimengerti dengan bahasa hukum. Selain itu, lembaga keagamaan juga diminta untuk tidak mengurangi kewibawaannya dalam menentukan hukuman.

"Jadi karena itulah lembaga negara tolong berikan masukan yang positif, yang dapat dicerna, yang dapat dimengerti dan menjadi bahasa hukum. Sebab kita jangan menggunakan wibawa dari lembaga keagamaan untuk menghukum lebih daripada yang ditentukan tuhan. Karena hukum tuhan ada batasnya. Dalam hukum tuhan itu, nyawa dibalas nyawa, harta dibayar dengan harta," jelas Fahri.