Sementara kalangan menilai hak angket pajak menjadi medan tempur antara Partai Demokrat dan Partai Golkar. Dan kemenangan justru ditentukan oleh partai lainnya, baik yang ada dalam koalisi mapun yang tidak masuk dalam koalisi pendukung pemerintah SBY.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pun masih maju mundur menentukan sikap. Kondisi di lapangan nampaknya akan menjadi bahan pertimbangan Partai Kabah untuk menetukan sikap.

"Kita belum final dan belum tentukan sikap karena masih ada perbedaan pandangan di internal," kata Sekjen DPP PPP, Irgan Chairul Mahfiz, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 21/2)

Menurut Irgan ada dua faktor yang menjadi dasar kenapa PPP belum menentukan sikap. Pertama, substansi angket belum diperjelas; apakah murni untuk membongkar mafia pajak atau ada unsur politik di dalamnya. Kedua, masih terhalang keberadaan Panja Pajak yang masih bekerja sehingga signifikansi Pansus ini patut dipertajam.

Tinggal kita nantikan, apakah PPP akan meninggalkan Demokrat sebagaimana dalam Pansus Century? Atau berada bersama Demokrat membendung manuver Golkar.