Sikap Pemerintah yang belum bisa menyetujui dana pembangunan kompleks DPR mendapat dukungan dari politikus Partai Golkar yang juga Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Roem Kono. Walau setuju agar rencana itu dikaji, namun dia menegaskan pihaknya berpandangan pembangunan itu perlu dilakukan.

"Kita harus kaji dong secara teknis. Itu sudah benar pemerintah bilang. Mana ada anggaran tiba-tiba diminta, harus ada kajian teknisnya," kata Roem Kono, Senin (24/8).

DPR sendiri dipastikan melakukan proses kajian teknis itu melalui aparat di Kesetjenan DPR bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beserta konsultan. Kata Roem Kono, dalam satu atau dua bulan ke depan hal itu akan diselesaikan.

Pada kesempatan itu, Roem menjelaskan pihaknya memprioritaskan pembangunan itu untuk ruangan kerja anggota DPR beserta ruangan para staf ahli. Sebab ruangan yang ada saat ini sudah sangat sempit dan tak sejalan dengan kapasitas yang dibutuhkan.

Dengan 10 fraksi di DPR, menurut dia, perasaan orang-orang yang menghuninya sudah sangat tidak nyaman karena terhitung sempit. Jika saja ada fraksi baru di periode DPR mendatang, maka gedung yang ada saat ini semakin tak nyaman untuk digunakan.

Secara khusus, dia juga mengatakan pembenahan akan dilakukan di sektor pengangkutan penghuni gedung antarlantai melalui mesin lift yang bebannya berat.

"Pagi-pagi kamu datang ke ruang anggota. Naik lift-nya kayak gimana? Satu jam kamu mau temui saya, belum tentu bisa dapat. Apa kita mau begini terus? Itu harus dikaji, berarti kan ada hambatan. Kalau besok partainya tambah sedikit kan longgar? Bisa saja fraksi jadi 15. Kalau partainya banyak yang muncul, verifikasi kan bukan kemauan kita, tapi kemauan KPU. Partai jadi 20, mau apa kita? Mau ditaruh di mana orang-orang ini," bebernya.

Dia mengatakan, dengan kondisi yang ada saat ini, tak mungkin dia bisa mengijinkan puluhan ribu konstituennya untuk datang menemuinya di gedung dewan.

"Dapil saya 120.000 orang, kalau 50 persen saja yang datang, berapa? 6.000. Memang realitanya begitu, mau ketemu saya, ruangannya di mana? Teknologi? teknologi bagaimana mereka, orang-orang desa belum tahu teknologi. Mereka tidak mampu juga beli. Mereka mau ketemu orangnya," kata dia.

Dia juga membandingkan minimnya fasilitas yang didapatkan anggota DPR dibandingkan dengan pejabat pemerintahan lainnya. Padahal, aturan sudah ada bahwa pejabat negara mendapat ruangan kerja seluas 117 meter persegi. Sementara anggota dewan hanya mendapat 27 meter persegi.

"Coba bayangkan saja. terus kamu pergi ke dirjen-dirjen, setengah floor mereka punya, luas ruangan. Itu BPK, MA, MK. Kita tidak disamakan dengan mereka. Cuma kita perlu tambahan sedikit supaya memadai dan bisa menerima aspirasi masyarakat," kata dia.

Tujuh proyek yang akan dibangun DPR ialah pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. Tujuh proyek itu disebut akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun.